Wartain.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.
Informasi tersebut dibenarkan Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding. Saat dikonfirmasi wartawan mengenai kabar penyerahan surat itu, Sudding mengaku telah mendengar informasi serupa.
“Iya infonya seperti itu,” jawab Sudding melalui pesan singkat, Rabu (11/11/2026) malam.
Menurut Sudding, surat pengunduran diri Gibran tersebut rencananya akan dibacakan dalam Rapat Paripurna di DPR.
“Surat pengunduran dirinya akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR,” ungkapnya.
Rencana penyerahan surat ke MPR ini menjadi perkembangan terbaru setelah Gibran dikabarkan telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu sore.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut. “Betul mundur, surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata orang dekat Gibran seperti dikutip dari berbagai sumber, Rabu (11/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan tertutup Selasa (10/11/2026), Gibran memang menyatakan niat untuk mundur menghadapi dinamika yang berkembang terkait polemik persyaratan pendidikan.
Sinyal pengunduran diri juga terlihat dari suasana haru di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Rabu malam. Sejumlah ASN dan asisten pribadi Gibran terlihat saling berpamitan, bersalaman, hingga berpelukan sebelum meninggalkan kantor.
Sementara itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani hingga Rabu malam mengaku belum melihat surat resmi tersebut. “Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani.
Jika surat diterima MPR, mekanisme ketatanegaraan akan berjalan sesuai UUD 1945. MPR akan menggelar rapat gabungan untuk memberitahukan kekosongan jabatan kepada Presiden, yang kemudian mengusulkan dua nama calon Wapres untuk dipilih dalam Sidang Paripurna selambat-lambatnya 60 hari.
Adapun polemik yang memicu pengunduran diri ini terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran tidak sah. ***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
