Wartain.com || Polemik kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI memicu gelombang demonstrasi di sejumlah daerah Rabu, 25 Agustus – 1 September. Aksi sebagian anggota dewan yang tampak berjoget di media sosial pasca pengumuman kenaikan gaji dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat.
Hal ini disoroti langsung oleh Kepala SMP Islam Masagi, Pasirmalang, Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, M. Dadang Rifa’i, yang menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, namun juga memperdalam jarak antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
“Beberapa anggota DPR terlihat berjoget-joget di media sosial setelah pengumuman kenaikan gaji. Itu sangat melukai perasaan masyarakat. Sementara masih banyak orang yang bahkan belum memiliki pekerjaan,” ujar Dadang saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 04/09/2025.
Menurutnya, demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi. Ia menilai bahwa ketika aspirasi masyarakat tidak lagi didengar oleh wakil rakyat, maka demonstrasi menjadi satu-satunya jalan untuk mengekspresikan kekecewaan.
“Ini adalah bentuk ekspresi masyarakat. Kekecewaan muncul karena suara mereka tidak didengar. Ada pemisahan antara masyarakat dan DPR,” tegasnya.
Sekolah dan Tugas Membangun Kepekaan Sosial
Sebagai seorang pendidik, Dadang menyoroti peran penting sekolah dalam membentuk kesadaran sosial dan pola pikir kritis pada siswa. Ia menyayangkan masih banyak siswa yang belum mengetahui isu-isu aktual di negeri ini, termasuk aksi demonstrasi yang terjadi baru-baru ini.
“Saya sempat tanya ke beberapa siswa, mereka tidak tahu ada demo soal DPR. Saya ajak mereka buka berita, tujuannya agar mereka punya wawasan dan kepekaan terhadap kondisi negeri,” ujarnya.
Menurutnya, siswa harus dididik bukan hanya untuk menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap isu keadilan dan kepentingan publik.
“Harapannya, ketika dewasa nanti, mereka menjadi masyarakat terdidik yang peka terhadap lingkungan sekitar, dan peduli terhadap keadilan sosial. Bahkan kalau pun tidak bisa mengubah negara, minimal mereka bisa memperbaiki lingkungan belajar atau rumah mereka sendiri,” katanya.
Nasib Guru Honorer Masih Memprihatinkan
Dalam wawancara tersebut, Dadang juga membahas soal ketimpangan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Menurutnya, banyak guru di sekolah swasta masih menerima honor di bawah UMR, bahkan sering mengalami keterlambatan pembayaran.
“Kami akui, memang kadang ada keterlambatan honor. Itu karena pencairan dana BOS dari pemerintah juga sering telat. Tapi kami tetap berusaha, yayasan kadang membantu dengan pinjaman sambil menunggu dana masuk,” jelasnya.
Ia berharap ke depan ada perhatian lebih serius dari pemerintah terhadap nasib guru honorer, baik yang berada di sekolah negeri maupun swasta.
Menuju Pendidikan yang Lebih Manusiawi
Di akhir perbincangan, Dadang menekankan bahwa dunia pendidikan harus menjadi tempat untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli, kritis, dan tanggap terhadap kondisi sosial. Ia berharap pemerintah dan semua pemangku kepentingan pendidikan bisa mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta memperbaiki arah kebijakan pendidikan agar lebih berdampak langsung bagi siswa dan sekolah.
“Kami para pendidik akan terus berikhtiar. Tapi tetap, dukungan dari sistem dan kebijakan sangat kami butuhkan agar pendidikan bisa berjalan dengan adil dan manusiawi,” tutupnya.***
Foto : PPL STAI Al Masthuriyah
Editor : Aab Abdul Malik
(PPL STAI Al Masthuriyah)
