Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Tulisan ini mengkaji secara kritis transformasi negara pascakolonial yang selama delapan dekade dikelola oleh elite anak negeri, namun justru melahirkan krisis multidimensional: degradasi sumber daya alam, dehumanisasi kebijakan publik, distorsi trias politica, dan akumulasi utang antargenerasi yang membebani warga sejak dalam kandungan.
Dengan pendekatan historis-filosofis dan spiritual-politik, artikel ini membandingkan paradoks Indonesia dengan model kesejahteraan Norwegia yang menempatkan negara sebagai pelayan kehidupan. Argumen utama artikel ini adalah bahwa krisis kenegaraan bukan semata kegagalan teknokrasi, melainkan erosi “wajah ketuhanan” dalam praktik kekuasaan.
Kata kunci: ketuhanan, negara, utang antargenerasi, trias politica, kesejahteraan, Norwegia.
Sejak kemerdekaan, negeri ini berjanji menjadi rumah keadilan, namun perjalanan sejarah memperlihatkan metamorfosis negara menjadi mesin kekuasaan yang sering kali predatoris. Delapan puluh tahun pemerintahan oleh elite anak negeri seharusnya cukup untuk membuktikan kedewasaan politik. Ironisnya, yang tampak justru pembusukan struktural: alam dieksploitasi, manusia direduksi menjadi statistik, dan kekuasaan berbelit dalam oligarki.
Pertanyaan reflektif yang mendasari kajian ini: masih adakah wajah ketuhanan dan kemanusiaan dalam negara yang membebani bayi dengan utang sebelum ia menghirup udara pertama?
Sejarah Kerusakan Struktural
Pada fase awal republik, negara berusaha menegakkan kedaulatan ekonomi. Namun seiring waktu, politik pembangunan bergeser dari etika amanah menuju logika akumulasi. Orde Lama mewariskan retorika kebangsaan; Orde Baru menanamkan stabilitas represif berbasis ekstraksi sumber daya; Orde Reformasi membuka ruang demokrasi sekaligus pasar bebas yang tak terkendali; dan satu dekade terakhir memperlihatkan paradoks pembangunan: infrastruktur megah beriringan dengan kebocoran fiskal masif.
Hutan menjadi komoditas, laut menjadi konsesi, tanah menjadi spekulasi. Sumber daya alam—yang secara spiritual dipahami sebagai titipan Tuhan—diperlakukan sebagai barang rampasan.
Trias Politica yang Tercederai
Secara normatif, trias politica bertujuan mencegah tirani. Dalam praktik, batas eksekutif, legislatif, dan yudikatif kerap melebur menjadi kartel kekuasaan. Hukum kehilangan jiwa keadilan; parlemen kehilangan keberpihakan rakyat; eksekutif kehilangan kerendahan hati.
Negara berubah menjadi “monster administratif”: kuat pada rakyat kecil, lunak pada oligarki. Di sinilah wajah kemanusiaan memudar.
Utang Antargenerasi sebagai Kekerasan Struktural
Bayi yang lahir hari ini mewarisi beban utang publik tanpa pernah menyetujui kontrak sosial tersebut. Secara etis, ini merupakan bentuk kekerasan struktural: memindahkan risiko elite ke pundak generasi yang belum bersuara.
Dalam perspektif spiritual, utang negara bukan sekadar angka, melainkan luka moral yang menandai rusaknya amanah kekhalifahan manusia atas bumi.
Perbandingan dengan Norwegia
Norwegia menunjukkan jalan berbeda. Kekayaan minyak dikelola melalui sovereign wealth fund untuk kesejahteraan lintas generasi. Negara berperan sebagai penjaga kehidupan, bukan mesin rente. Pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial diperlakukan sebagai hak, bukan belas kasihan.
Perbedaannya bukan pada sumber daya, melainkan pada etika kekuasaan: Norwegia menempatkan rakyat sebagai tujuan, bukan sarana.
Dimensi Filosofis dan Spiritual Negara
Negara ideal bukan sekadar kontrak politik, melainkan perjanjian moral dengan Tuhan dan sejarah. Ketika kekuasaan dipisahkan dari nilai transendental, ia mudah tergelincir menjadi alat dominasi.
Wajah ketuhanan dalam negara tercermin ketika kebijakan melindungi yang lemah, alam dijaga sebagai amanah, dan kekuasaan dipraktikkan sebagai pelayanan.
Penutup
Krisis Indonesia bukan takdir, melainkan hasil pilihan historis. Pemulihan memerlukan tiga langkah etis:
Restorasi trias politica yang bermartabat;
Reformasi pengelolaan sumber daya berorientasi keberlanjutan;
Pembalikan logika utang agar negara berutang pada rakyat—bukan sebaliknya.
Hanya dengan demikian wajah ketuhanan dan kemanusiaan dapat kembali bersemayam dalam tubuh negara.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
