Wartain.com || Di tengah gegap gempita peringatan Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi, gelombang aspirasi justru mencuat dari masyarakat. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Cibeureum Bersatu turun ke jalan, menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026). Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal.
Aksi berlangsung tertib, namun penuh makna. Warga menyampaikan keluhan mereka secara bergantian, menyoroti kualitas makanan yang diterima siswa sekolah, yang dinilai belum konsisten dan kerap mengecewakan.
Salah satu peserta aksi, Lilis (62), warga Ciandam, Kecamatan Cibeureum, mengungkapkan keprihatinannya terhadap mutu makanan dalam program tersebut. Ia menilai, kualitas MBG kerap berubah-ubah dan dalam beberapa kesempatan justru tidak layak dikonsumsi.
“Kadang makanannya bagus, tapi sering juga kualitasnya menurun. Buahnya ada yang sudah tidak segar, jadi kurang layak,” ujarnya.
Ia juga menceritakan pengalaman cucunya yang duduk di kelas 6 sekolah dasar. Menurutnya, makanan yang diterima sering kali tidak dimakan karena kondisinya kurang baik.
“Cucu saya biasanya sudah makan dari rumah. Jadi waktu dapat MBG, kalau kondisinya kurang bagus, akhirnya tidak dimakan,” tuturnya.
Selain kualitas makanan, isu transparansi dalam pengelolaan program juga menjadi sorotan. Lilis menyebut, di kalangan warga beredar dugaan adanya praktik yang tidak transparan, sehingga kualitas di tingkat bawah tidak sesuai dengan perencanaan di atas.
“Dengar-dengar dari ibu-ibu, pengelola di bawah ambil keuntungan lebih. Dari pusat mungkin sudah bagus, tapi di lapangan jadi asal-asalan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam aksi murni sebagai bentuk kepedulian, bukan karena dorongan pihak tertentu. Ia berharap program MBG dapat diperbaiki agar benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, menilai kritik dari masyarakat sebagai masukan yang konstruktif. Bahkan, ia menyebutnya sebagai “kado” di momentum hari jadi kota.
“Setiap kritik dan protes ini menjadi energi untuk perbaikan. Saya anggap ini sebagai kado yang membangun,” ujarnya.
Ia mengakui, sejumlah keluhan yang disampaikan warga merupakan kondisi nyata yang perlu segera ditindaklanjuti. Menurutnya, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Program ini harus tepat sasaran, baik dari sisi gizi maupun dampaknya terhadap ekonomi lokal,” jelasnya.
Rojab juga menyoroti pentingnya pelibatan pelaku usaha lokal dalam program tersebut. Ia memastikan DPRD akan membuka ruang komunikasi yang lebih luas guna menampung aspirasi dari berbagai pihak.
Terkait dugaan adanya makanan tidak layak, ia menegaskan bahwa hal tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme resmi dan tidak hanya berdasarkan asumsi.
“Perlu ada pemeriksaan dan bukti yang jelas. Nanti akan dibahas di komisi terkait agar bisa ditindaklanjuti secara objektif,” katanya.
Sementara itu, mengenai isu dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG, Rojab menegaskan sikap tegas. Jika terbukti, hal tersebut akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau memang ada keterlibatan dan terbukti secara administratif, tentu akan dibawa ke Badan Kehormatan. Itu pelanggaran serius,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan, mulai dari teguran hingga pemberhentian.
Di balik kemeriahan hari jadi kota, aksi ini menjadi refleksi bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh konsep, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan di lapangan serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
