Wartain.com || Terbatasnya anggaran bahan bakar minyak (BBM) mulai memengaruhi layanan pengangkutan sampah di Kota Sukabumi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pun dituntut menyiasati kondisi tersebut agar pelayanan tetap berjalan meski dalam tekanan efisiensi.
Kepala DLH Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah, menjelaskan bahwa total anggaran yang dikelola instansinya mencapai sekitar Rp32 miliar per tahun. Namun, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk belanja pegawai.
“Dari total Rp32 miliar, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk gaji. Artinya, sisa anggaran operasional kurang dari Rp10 miliar, termasuk untuk kebutuhan BBM armada,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Kondisi ini berdampak langsung pada operasional di lapangan, mengingat DLH mengoperasikan 34 truk sampah serta empat unit alat berat yang setiap hari membutuhkan pasokan BBM.
Sebagai langkah efisiensi, DLH terpaksa mengurangi frekuensi pengangkutan sampah. Jika sebelumnya armada dapat beroperasi hingga dua atau tiga kali dalam sehari, kini hanya satu ritase.
“Penyesuaian paling terasa di ritase. Kami harus mengurangi frekuensi angkut untuk menekan penggunaan BBM,” kata Reni.
Dalam operasionalnya, truk sampah menggunakan bahan bakar jenis pertalite, sementara alat berat mengandalkan Pertamina Dex yang memiliki harga lebih tinggi.
Meski belum ada kebijakan resmi terkait pembatasan BBM untuk sektor layanan publik, DLH mengaku waspada terhadap kemungkinan tersebut. Reni menilai layanan persampahan seharusnya tidak termasuk sektor yang dibatasi, mengingat sifatnya yang krusial bagi masyarakat.
“Kalau sampai ada pembatasan, kami harus melakukan penyesuaian besar, mulai dari pengaturan rute hingga pola operasional. Tentu ini tidak mudah,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi kondisi yang semakin menantang, DLH telah mengajukan tambahan anggaran melalui skema parsial kepada Bappeda. Langkah ini juga berkaitan dengan rencana penambahan dua unit armada truk sampah oleh pemerintah kota.
Namun demikian, Reni menegaskan bahwa penambahan armada tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan biaya operasional dan sumber daya manusia yang memadai.
“Penambahan kendaraan harus diikuti dengan kesiapan operasional, termasuk BBM dan tenaga kerja. Tidak bisa hanya menambah unit saja,” jelasnya.
Di sisi lain, DLH juga mendorong kerja sama lintas daerah serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, upaya bersama dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam menangani persoalan sampah.
“Partisipasi semua pihak sangat penting. Jika pengelolaan dilakukan bersama, beban yang kami tanggung bisa lebih ringan,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
