Wartain.com || Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghentikan penyelundupan di Tanah Air.
Prabowo meminta aparat penegak hukum menggunakan segala wewenang yang ada untuk menghentikan penyelundupan.
“Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu,” kata Prabowo, di Kejagung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Kepala Negara juga meminta setiap kementerian/lembaga lain juga bekerja sama dalam hal penegakan hukum.
“Dan semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum,” ucap dia.
Sebab, menurut Prabowo, perjalanan ke depan masih panjang karena masih terjadi kebocoran yang terjadi. “Sekali lagi pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi,” tutur dia.
Pada kesempatan ini, Prabowo mengatakan, hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara.
“Tanpa kekayaan bangsa dan negara tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita,” imbuh dia.
Prabowo berjanji menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia untuk menegakkan tanpa pandang bulu.
“Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum, saudara-saudara sekalian. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa,” tegas Prabowo.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
