Berdasarkan Konstitusi dan Pembagian Tugas serta Tanggung Jawab Negara
Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Kedaulatan pangan dan energi bukanlah sekadar program pemerintahan, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam mengelola kekayaan alam dan menjamin kesejahteraan rakyat. Karena itu, keberhasilannya tidak dapat hanya diukur melalui produksi beras, jumlah cadangan energi, atau besarnya investasi. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah negara memiliki kemampuan menguasai sumber daya strategis, menjamin ketersediaannya, mengendalikan rantai pasoknya, dan memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat.
Landasan utamanya dapat dibaca dari Pembukaan UUD 1945, terutama tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta Pasal 33 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama dan menegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari perspektif tersebut, kedaulatan pangan dan energi harus dipahami sebagai satu sistem tata kelola nasional, bukan dua sektor yang berjalan sendiri-sendiri.
1. Pemetaan: Negara Harus Mengetahui Apa yang Dimilikinya
Langkah pertama adalah membangun peta kekayaan pangan dan energi nasional secara terintegrasi.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus mengetahui secara presisi: di mana lahan pertanian produktif berada, bagaimana kondisi sumber air dan irigasi, apa komoditas unggulan setiap daerah, berapa kapasitas produksi, bagaimana distribusi pangan, di mana sumber energi berada, berapa kapasitas pembangkit, bagaimana jaringan transmisi dan distribusinya, serta wilayah mana yang mengalami kerentanan pangan dan energi.
Dengan demikian, Indonesia tidak sekadar memiliki data administratif, tetapi memiliki peta kedaulatan nasional.
Pemetaan tersebut harus menjawab lima pertanyaan:
Apa yang kita miliki?
Di mana lokasinya?
Siapa yang mengelolanya?
Siapa yang memperoleh manfaat?
Dan sejauh mana kita masih bergantung kepada pihak luar?
2. Pembagian Tanggung Jawab Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab menetapkan arah strategis nasional, standar, regulasi, kebijakan fiskal, perdagangan, cadangan nasional, teknologi strategis, serta keamanan pasokan pangan dan energi.
Sementara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menerjemahkan kebijakan tersebut sesuai karakter wilayah: melindungi lahan pertanian, mengembangkan produksi lokal, memperkuat petani dan nelayan, menjaga sumber air, mengembangkan energi lokal, membangun infrastruktur produksi, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi.
Dengan kata lain:
Pusat menetapkan arsitektur kedaulatan; daerah membangun fondasi kedaulatan di lapangan.
Namun pembagian kewenangan tidak boleh menghasilkan ego sektoral atau konflik pusat-daerah. Yang diperlukan adalah satu sistem perencanaan nasional dengan pelaksanaan yang terdesentralisasi sesuai karakter daerah.
3. Pangan: Dari Ketahanan Menuju Kedaulatan
Ketahanan pangan berarti pangan tersedia dan dapat diakses masyarakat. Tetapi kedaulatan pangan memiliki dimensi yang lebih dalam: bangsa memiliki kemampuan menentukan sistem produksinya sendiri.
Karena itu, kebijakan pangan harus bergerak dari:
produksi → penyimpanan → pengolahan → distribusi → pasar → konsumsi.
Petani tidak boleh hanya menjadi produsen bahan mentah. Pemerintah harus mendorong penguasaan teknologi, pengolahan pascapanen, koperasi, gudang, industri pangan daerah, akses pembiayaan, dan sistem distribusi.
Proyeksinya adalah setiap daerah memiliki komoditas strategis dan basis pangan unggulan, sementara pemerintah pusat menjamin konektivitas dan cadangan pangan nasional.
4. Energi: Dari Eksploitasi Menuju Kemandirian
Kedaulatan energi juga harus mengubah paradigma.
Indonesia tidak boleh hanya menghitung berapa banyak minyak, gas, batu bara, panas bumi, tenaga air, matahari, atau sumber energi lainnya yang dimiliki. Pertanyaan utamanya adalah: seberapa besar kemampuan nasional menguasai teknologi, pengolahan, pembangkitan, distribusi, dan nilai tambah energi tersebut?
Daerah penghasil energi harus memperoleh manfaat nyata melalui pembangunan industri, pekerjaan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, daerah tidak menjadi sekadar lokasi eksploitasi, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi.
5. Proyeksi 2026–2045
Jika kerangka ini dijadikan agenda jangka panjang, maka dapat dibangun tiga tahap.
Tahap pertama: 2026–2030 — Konsolidasi Kedaulatan.
Fokus pada pemetaan nasional, perlindungan lahan pangan, penguatan cadangan pangan dan energi, perbaikan irigasi dan jaringan energi, pengurangan ketergantungan impor strategis, serta integrasi data pusat-daerah.
Tahap kedua: 2031–2035 — Industrialisasi Berbasis SDA.
Produksi pangan dan energi mulai diintegrasikan dengan industri pengolahan. Daerah penghasil tidak lagi sekadar memasok bahan mentah, tetapi menghasilkan produk bernilai tambah.
Tahap ketiga: 2036–2045 — Kemandirian dan Keunggulan Nasional.
Indonesia ditargetkan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki teknologi, industri, dan kapasitas produksi yang memungkinkan bangsa menjadi kekuatan pangan dan energi regional.
6. Indikator Keberhasilan
Kedaulatan harus memiliki ukuran yang konkret. Pemerintah dapat menggunakan indikator seperti:
tingkat ketergantungan impor pangan strategis;
cadangan pangan nasional dan daerah;
produktivitas serta pendapatan petani;
luas lahan pangan yang terlindungi;
akses masyarakat terhadap energi;
proporsi energi domestik yang dikuasai;
kapasitas teknologi nasional;
tingkat hilirisasi SDA;
jumlah industri lokal yang tumbuh;
pemerataan manfaat SDA;
kualitas lingkungan;
dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah penghasil.
Dengan indikator tersebut, kedaulatan tidak lagi menjadi slogan politik, tetapi dapat diaudit sebagai kinerja pemerintahan.
7. Kesimpulan: Konstitusi Harus Turun ke Tanah
Pada akhirnya, persoalan pangan dan energi adalah persoalan tentang bagaimana amanat konstitusi diterjemahkan menjadi tata kelola konkret.
Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh berhenti sebagai teks yang dibaca pada upacara kenegaraan. Ia harus hadir dalam kebijakan pertanian, tata ruang, pengelolaan air, pertambangan, energi, industri, perdagangan, APBN, APBD, hingga pelayanan publik di desa.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus membangun satu kesadaran strategis:
SDA bukan sekadar komoditas untuk dijual, pangan bukan sekadar barang dagangan, dan energi bukan sekadar objek investasi. Ketiganya adalah instrumen kedaulatan negara dan sarana mewujudkan kemakmuran rakyat.
Maka proyeksi Indonesia menuju 2045 harus diarahkan bukan hanya menjadi negara dengan ekonomi besar, tetapi menjadi negara yang mampu menentukan nasib sumber daya, pangan, energi, teknologi, dan masa depan ekonominya sendiri.
Di situlah hakikat kedaulatan yang berakar pada konstitusi menemukan bentuk nyatanya: dari Jakarta sampai desa, dari kementerian sampai pemerintah daerah, dari ruang rapat sampai sawah dan sumber energi—negara hadir untuk memastikan kekayaan Indonesia bekerja sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
