Wartain.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus mendorong percepatan pemulihan sektor perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Langkah tersebut diperkuat melalui Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pemulihan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pascabencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2024–2027 yang berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat mengenai percepatan pembangunan kembali rumah masyarakat yang terdampak bencana. Sejumlah perangkat daerah bersama unsur pemerintah provinsi membahas berbagai aspek yang perlu dipersiapkan agar program pembangunan hunian dapat segera dilaksanakan.
Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi salah satu faktor utama yang harus dipastikan sebelum pembangunan rumah direalisasikan.
Menurutnya, selain lahan, keakuratan data masyarakat penerima bantuan juga menjadi bagian penting dalam proses percepatan tersebut.
“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kesiapan lahan dan data penerima dapat dipastikan, sehingga ketika dukungan pembangunan dari pemerintah provinsi tersedia, prosesnya bisa segera berjalan,” kata Sendi.
Ia menjelaskan, Disperkim terus membangun koordinasi dengan perangkat daerah maupun instansi terkait untuk mematangkan berbagai kebutuhan program pemulihan perumahan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan nantinya dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pemutakhiran data calon penerima bantuan juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Penyamaan data diperlukan untuk memastikan setiap usulan telah sesuai dengan kondisi faktual, sekaligus mencegah terjadinya ketidaksesuaian sasaran dalam penyaluran bantuan.
Melalui koordinasi lintas instansi ini, pemerintah berharap proses pemulihan perumahan pascabencana di Kabupaten Sukabumi dapat dilakukan secara lebih terarah, cepat, dan tepat sasaran.
Rapat koordinasi tersebut diikuti BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Sukabumi, Disperkim Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).***
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
