Wartain.com || Ratusan pegawai honorer RSUD R Syamsudin SH (RSUD Bunut) Kota Sukabumi mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi untuk meminta kejelasan status kepegawaian mereka. Mereka mempertanyakan alasan tidak terakomodasinya nama mereka dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang baru dilantik Pemkot Sukabumi.
Sebelumnya, Pemkot Sukabumi telah melantik 1.827 PPPK paruh waktu pada Jumat (21/11/2025). Namun dari total pegawai honorer RSUD Bunut, sebanyak 734 orang—termasuk dokter spesialis, perawat, dan tenaga non-medis—tidak masuk dalam daftar tersebut.
Ketua Forum Komunikasi Administrasi dan Non-PNS (FKAP) RSUD Bunut, Noki Kurnia Megantara, menyatakan kekesalannya lantaran para pegawai tidak pernah mendapat informasi resmi mengenai tahapan seleksi PPPK.
“Kami, sebanyak 734 pegawai honorer di RSUD R Syamsudin, tidak terakomodasi dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya terkait pengangkatan PPPK paruh waktu,” ujar Noki, Sabtu (22/11/2025).
Ia menilai sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak memadai. Informasi hanya diumumkan melalui website, sementara sebagian besar pegawai rumah sakit fokus pada pelayanan sehingga tidak sempat memantau pengumuman daring.
“Informasi seharusnya disampaikan langsung ke SKPD dan instansi, bahkan minimal ke pimpinan rumah sakit atau kepala bidang. Bukan hanya lewat website,” tegasnya.
Menurut Noki, situasi ini menimbulkan ironi tersendiri karena sebagian pegawai telah mengabdi lebih dari 20 tahun namun masih berstatus honorer. Dari data FKAP, terdapat 22 dokter spesialis dan 234 perawat yang juga tidak masuk dalam pengangkatan PPPK tahun ini.
Ia juga menyayangkan pernyataan Wali Kota Sukabumi yang menyebut tenaga honorer dapat disalurkan bekerja ke luar negeri jika tidak terangkat menjadi PPPK.
“Kami sudah puluhan tahun mengabdi. Apakah itu bentuk perhatian pemerintah kepada kami?” ucap Noki.
BKPSDM: Seleksi PPPK Sudah Dibuka melalui Jalur Afirmasi
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menjelaskan bahwa seleksi PPPK dilakukan melalui jalur afirmasi bagi pegawai non-ASN dan telah dibuka secara luas sejak 2022.
“Proses afirmasi ini memang ditujukan untuk pegawai non-ASN. Data peserta berasal dari database yang masuk ke sistem kepegawaian negara,” kata Taufik.
Ia mengaku akan memeriksa kembali data pegawai yang sudah lama bekerja namun tidak terdaftar dalam sistem. Menurutnya, selisih data atau tidak tercatatnya pegawai dalam database bisa menjadi penyebab mereka tidak bisa mendaftar.
Taufik juga menegaskan pihaknya sudah menyampaikan informasi kepada RSUD Bunut dan meminta jajaran rumah sakit melakukan pemeriksaan internal terkait tidak sampainya sosialisasi ke para pegawai.
DPRD Siap Turun Tangan, akan Bertemu Kemenpan RB
Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Iyus Yusup, menyatakan pihaknya akan mengawal aspirasi para tenaga honorer RSUD Bunut. DPRD berencana bertolak ke Kemenpan RB pada 1 Desember untuk menyampaikan persoalan ini secara langsung.
“Kami akan membawa BKPSDM, Direktur RSUD, serta perwakilan forum agar pembahasan lebih jelas,” ujar Iyus.
Ia menilai situasi ini janggal karena RSUD Bunut—yang merupakan penyumbang PAD terbesar di lingkungan Pemkot Sukabumi—menyatakan kesanggupan menggaji pegawai jika mereka diangkat menjadi PPPK.
DPRD juga akan memanggil bagian kepegawaian RSUD Bunut untuk memastikan di mana hambatan komunikasi terjadi.
“Dokumen penting seperti ini tidak cukup diumumkan lewat web. Harus ada penyampaian resmi dan langsung,” tegas Iyus.
Sebagai upaya lanjutan, DPRD akan mendata seluruh tenaga honorer rumah sakit untuk disampaikan kepada Wali Kota Sukabumi, dengan harapan mereka mendapat hak sesuai masa pengabdian.
“Kami ingin persoalan ini segera selesai. Semoga di bulan Desember para tenaga honorer bisa terakomodasi sebagaimana tuntutan mereka,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
