Ketika Negara Terbangun dari Tidur Panjangnya
Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Ada satu hal yang belakangan terasa jelas: negara ini seperti baru bangun dari tidur yang terlalu panjang. Banyak hal yang sebelumnya dianggap wajar tiba-tiba kelihatan ganjil.
Banyak yang dulu tak terdengar, kini muncul ke permukaan dengan suara keras. Salah satunya: lapangan terbang ilegal yang membuat Menhan Safrie Samsuddin naik pitam. Wajar saja. Sejak kapan negara membiarkan wilayah strategis berdiri tanpa izin dan tanpa kontrol? Kata-katanya yang tegas—“Tidak ada negara dalam negara”—terasa bukan sekadar amarah, tetapi letupan dari sesuatu yang lama dipendam.
Kasus itu, kalau jujur bicara, bukan satu-satunya. Di belakangnya ada daftar panjang persoalan yang selama bertahun-tahun seperti dibiarkan tumbuh: tambang ilegal, hutan yang digerogoti, BUMN yang boros, proyek energi yang penuh tanda tanya, sampai bocornya anggaran lewat utang-utang raksasa. Orang bisa berbeda pandangan soal siapa yang harus bertanggung jawab, tapi garisnya jelas: kerusakan yang kita lihat hari ini bukan terjadi dalam semalam.
Presiden Prabowo, dengan gaya blak-blakan dan langsung ke lapangan, seperti sedang menemukan satu demi satu pintu yang selama ini terkunci. Setiap dibuka, isinya tidak menyenangkan. Dan publik pun mulai bertanya: kalau ini semua baru terkuak setahun setelah kekuasaan berganti, apa saja yang terjadi sepuluh tahun ke belakang?
Dugaan tentang jaringan kekuasaan, kebijakan yang tak transparan, sampai isu sensitif soal keaslian dokumen pendidikan mantan presiden—semuanya bermuara pada satu tuntutan: kejelasan. Publik ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mana yang fakta, mana yang manipulasi, mana yang harus diseret ke ranah hukum, dan mana yang cuma riak politik.
Dalam situasi yang tegang seperti ini, alam pun bersuara—dan suara itu tidak pelan. Longsor, banjir bandang, dan gelondongan kayu yang menghantam pemukiman di Sumatra seperti menegur kita tanpa basa-basi. Kita bisa menyalahkan cuaca, tapi jujur saja: curah hujan bukan alasan satu-satunya. Hutan yang dipreteli tanpa kendali, tanah yang dikeruk tanpa perhitungan, sungai yang kehilangan penopangnya—semua itu adalah luka yang dibuat oleh tangan manusia. Alam hanya mengembalikan.
Dan yang membayar? Rakyat kecil. Orang-orang yang tidak pernah ikut rapat proyek, tidak menikmati keuntungan, tidak tahu apa-apa soal permainan izin. Mereka hanya tahu rumah mereka hanyut.
Pertanyaannya: apa yang harus dilakukan sekarang?
Dan lebih penting: bagaimana agar tanggung jawab tidak berhenti di level teknis?
Pertama, pemerintahan Prabowo harus menguatkan satu hal yang paling ditunggu publik: keberanian politik. Audit menyeluruh bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. BUMN, proyek strategis, perizinan tambang, hutan, energi—semuanya harus dibuka. Tidak perlu menunggu tekanan. Negara harus lebih dulu bicara.
Kedua, proses hukum yang menyangkut siapa pun—bahkan seorang mantan presiden—harus mengikuti jalur resmi. Isu ijazah, misalnya. Jika memang ada yang ganjil, periksa dengan forensik dokumen dan prosedur akademik yang benar. Kalau tidak ada masalah, negara wajib mengatakan itu secara terang agar polemik tidak terus membusuk.
Ketiga, tragedi Sumatra harus menjadi batas terakhir. Negara tidak boleh membiarkan bencana menjadi siklus tahunan. Penegakan hukum atas pembalakan liar harus nyata, bukan sekadar konferensi pers. Hutan harus dipulihkan, izin-izin harus dievaluasi, dan aparat lokal harus dibersihkan dari permainan lama.
Terakhir, rakyat perlu tetap bersuara. Negara membutuhkan tekanan moral dari publik. Demokrasi tidak berjalan hanya dengan pemimpin kuat; ia hidup karena warganya tidak diam.
Gelombang pembongkaran ini mungkin melelahkan, tetapi mungkin juga inilah harga dari sebuah kebangkitan. Jika dikelola dengan benar, kita bukan hanya membersihkan masa lalu—kita sedang membuka ruang bagi masa depan yang lebih jujur.
Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang panjang, ada harapan bahwa negara benar-benar ingin menata dirinya kembali.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
