Wartain.com – Peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum refleksi bagi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita. Ia menyoroti pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang mengingatkan soal ancaman hibrida, disrupsi teknologi, dan potensi bencana.
Hamzah menilai, spektrum ancaman saat ini telah bergeser jauh. Tidak lagi semata urusan pertahanan militer, melainkan juga menyangkut kekuatan infrastruktur, ketertiban tata ruang, pengelolaan air, kelestarian lingkungan, hingga keandalan sistem komunikasi daerah.
Kondisi tersebut, kata dia, sangat kontekstual dengan Kabupaten Sukabumi. Sebagai daerah dengan wilayah terluas kedua di Jawa-Bali, Sukabumi menghadapi kompleksitas tantangan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kerawanan bencana alam.
“Pesan Panglima TNI itu sangat tepat dan harus jadi perhatian kita di daerah. Hari ini ancaman tidak melulu soal perang. Bencana alam, infrastruktur yang rapuh, kerusakan lingkungan, serangan teknologi, bahkan perang informasi di media sosial adalah ancaman nyata,” ujar Hamzah Gurnita di Sukabumi, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, membangun ketahanan nasional tidak bisa dilakukan dari atas saja. Pondasinya harus kuat di tingkat kabupaten/kota. Jika jalan rusak, drainase buruk, tata ruang dilanggar, dan komunikasi krisis tidak berjalan, masyarakatlah yang pertama kali menjadi korban.
“Ketahanan nasional itu pondasinya ada di daerah. Makanya daerah wajib punya infrastruktur yang tangguh, tata ruang yang disiplin, air yang terjaga, lingkungan yang lestari, dan jaringan komunikasi yang siap siaga dalam kondisi darurat apapun,” tegas Hamzah.
Hal ini selaras dengan amanat Panglima TNI pada HUT TNI ke-81 yang menekankan kompleksitas lingkungan strategis global. Dinamika geopolitik, ledakan teknologi, dan ancaman hibrida menuntut TNI untuk terus memegang teguh budaya PRIMA.
Hamzah berpendapat, semangat PRIMA yaitu Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif tidak hanya relevan untuk TNI, tapi juga harus menjadi etos kerja pemerintah daerah.
Apalagi Komisi II yang dipimpinnya memiliki ruang lingkup kerja yang sangat berkaitan dengan ketahanan wilayah. Mulai dari perhubungan, kominfo dan persandian, tata ruang dan pertanahan, PUPR, sumber daya air, perumahan dan pemukiman, teknologi, ESDM, lingkungan hidup, Damkar, hingga kehutanan konservasi.
“Jangan dilihat sektoral. Semua saling terkait. Perhubungan itu soal konektivitas dan ekonomi. Tata ruang itu soal keselamatan warga. Air itu soal pangan dan bencana. Lingkungan itu soal masa depan. Kominfo itu soal kecepatan pemerintah merespon zaman,” ungkapnya.
Untuk itu, Kabupaten Sukabumi dinilai tidak bisa lagi bekerja dengan pola parsial. Diperlukan orkestrasi dan integrasi yang kuat antara Pemda, DPRD, TNI-Polri, BPBD, Damkar, dan partisipasi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi bukan lagi sekadar slogan seremonial dalam setiap sambutan. Sinergi adalah kebutuhan mutlak agar pembangunan dan penanganan masalah di lapangan berjalan efektif.
“Soal ketahanan daerah ini, tidak ada satu institusi yang bisa hebat sendirian. Pemda tidak bisa jalan sendiri, TNI tidak bisa sendiri, Polri tidak bisa sendiri, DPRD pun begitu. Harus satu frekuensi, satu peta jalan kebijakan yang jelas,” kata Hamzah.
Selain infrastruktur, Hamzah juga memberikan perhatian khusus pada isu kebencanaan yang menjadi langganan di Sukabumi. Terutama menjelang musim penghujan dengan potensi longsor, banjir, dan pergerakan tanah yang tinggi.
Ia mengingatkan agar paradigma penanganan bencana diubah. Dari yang selama ini reaktif setelah kejadian, menjadi proaktif dengan mitigasi dan kesiapsiagaan sejak dini.
“Jangan mindset-nya masih menunggu bencana baru sibuk. Mitigasi itu kunci. Pastikan jembatan aman, tanggul kuat, jalur evakuasi jelas, HT dan jaringan komunikasi aktif, alat berat dan logistik siap. Semua instansi harus sudah tahu siapa berbuat apa sebelum bencana datang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan agar setiap proyek infrastruktur di Sukabumi harus berwawasan ketahanan. Tidak hanya sekadar membangun untuk terlihat hasilnya, tapi harus tahan terhadap risiko dan memberi manfaat jangka panjang.
“Jangan asal bangun. Setiap pembangunan jalan, irigasi, jembatan, atau drainase harus kita tanya: apakah ini tahan bencana? Apakah ini berkelanjutan? Apakah ini benar-benar memperkuat ketahanan warga sekitar? Itu yang harus jadi standar,” jelasnya.
Pada aspek lain, laju teknologi dan banjir informasi di ruang digital juga menjadi ancaman hibrida yang tidak boleh dianggap remeh. Hamzah menilai daerah harus memiliki ketahanan informasi.
“Teknologi ini pisau bermata dua. Kita harus pakai untuk percepatan pelayanan publik dan pembangunan, tapi di sisi lain kita juga harus siap hadapi hoaks, disinformasi, dan kejahatan siber. Pemerintah harus adaptif, warga harus literat, dan kominfo pemerintah harus jadi rujukan yang cepat dan terpercaya,” paparnya.
Hamzah pun mengapresiasi tema HUT TNI ke-81 yakni TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju yang menurutnya memiliki pesan mendalam tentang pentingnya kemanunggalan TNI dan rakyat.
Baginya, makna TNI bersama rakyat harus diwujudkan dalam kerja-kerja konkret di lapangan, bukan hanya upacara seremonial.
“Arti TNI bersama rakyat itu bukan sekadar yel-yel. Harus nyata. Saat bencana kita turun bersama rakyat, saat membangun desa kita gotong royong bersama rakyat, saat menjaga hutan dan sungai kita libatkan rakyat. Karena tujuan akhirnya sama, menjaga masyarakat dan masa depan Sukabumi,” pungkasnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(DH)
