Wartain.com – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, ikut memantau secara langsung proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Pemantauan tersebut dilakukan dengan menghadiri rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah perangkat daerah sebagai mitra kerja. Rapat berlangsung di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Selasa (6/10/2026).
Budi mengatakan, kehadirannya dalam rapat kerja komisi merupakan bagian dari upaya DPRD memastikan penyusunan RAPBD 2027 berjalan sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pembahasan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab satu komisi. Karena itu, dirinya berupaya mengikuti agenda rapat kerja di seluruh komisi DPRD Kabupaten Sukabumi.
“Bukan hanya Komisi II, semua komisi saya coba datangi dalam rapat-rapat kerja ini,” kata Budi.
Ia menjelaskan, pembahasan RAPBD yang dilakukan Komisi I hingga Komisi IV harus menghasilkan perencanaan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, program yang diusulkan perangkat daerah harus tetap mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.
Budi menegaskan, DPRD akan memberikan perhatian terhadap efektivitas penggunaan APBD agar anggaran yang disiapkan tidak sekadar terserap, tetapi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Saya ingin memastikan bahwa APBD 2027 ini pro terhadap kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Mengenai kondisi keuangan daerah, Budi menyebut postur APBD Kabupaten Sukabumi untuk sementara masih berada di kisaran Rp4,1 triliun. Ia mengatakan belum terdapat perubahan signifikan terhadap besaran anggaran tersebut, sementara pembahasan APBD Perubahan masih berjalan.
Dalam pembahasan bersama mitra kerja, DPRD juga meminta setiap perangkat daerah mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Langkah tersebut dinilai penting agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
“Rapat kerja komisi ini memastikan komisi-komisi dengan mitra kerjanya bagaimana perangkat daerah bisa mengoptimalkan anggaran yang ada,” ujarnya.
Budi berharap optimalisasi anggaran dapat diarahkan pada program yang memiliki manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Berbagai persoalan yang muncul di lapangan juga perlu diterjemahkan menjadi program kerja yang tepat sasaran.
Dengan demikian, RAPBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Harapannya, apa yang menjadi target pembangunan daerah bisa tercapai dan berbagai kebutuhan masyarakat dapat direspons melalui program yang ada,” pungkasnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Intan)
