Wartain.com – Aktivitas penambangan batu hijau yang diduga tidak mengantongi izin di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, berhasil diungkap Polres Sukabumi Kota.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AI (32) yang diduga bertindak sebagai pengelola tambang. Selain itu, tiga unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk mengeruk material batu hijau turut disita sebagai barang bukti.
Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan pengecekan dan penertiban aktivitas pertambangan yang dilakukan Unit 3 Tipidter Satreskrim Polres Sukabumi Kota di wilayah Kecamatan Gunungguruh.
Saat petugas mendatangi lokasi, ditemukan tiga excavator sedang beroperasi melakukan penggalian di kawasan Gunung Walang.
“Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati tiga unit excavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan. Kami kemudian menghentikan kegiatan tersebut dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan,” ungkap Sentot, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan pemeriksaan sementara, kegiatan penambangan tersebut diduga sudah berjalan cukup lama, yakni sejak 2016 hingga sekarang. Aktivitas pengerukan material dilakukan di area lereng gunung dengan memanfaatkan tiga unit alat berat.
Material batu hijau yang diperoleh kemudian melalui proses pengolahan, pemotongan, dan pembentukan menjadi balok berbentuk persegi empat sebelum dipasarkan kepada konsumen.
Batu tersebut diketahui banyak digunakan sebagai material dekoratif, mulai dari ornamen dinding bangunan dan rumah hingga elemen penghias kolam renang.
Sentot mengungkapkan, praktik pertambangan yang diduga berlangsung tanpa izin itu diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar. Sementara nilai potensi kerugian yang berhasil diselamatkan dari pengungkapan kasus tersebut ditaksir sekitar Rp12 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, AI disangkakan melanggar Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin berupa hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Hingga kini, penyidik masih mengembangkan penanganan perkara tersebut. Pendalaman dilakukan untuk memastikan aspek legalitas kegiatan pertambangan sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam operasional tambang.
Sentot menegaskan, kepolisian tidak akan membiarkan kegiatan pertambangan yang dijalankan tanpa memenuhi ketentuan hukum dan perizinan.
“Setiap aktivitas pertambangan wajib memenuhi persyaratan dan perizinan sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh ada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
