Wartain.com – Upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber air di Kabupaten Sukabumi terus diperkuat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi mendorong keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjalankan kebijakan perlindungan lingkungan hidup.
Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi dua regulasi daerah, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dan Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan Kawasan Sumber Air atau yang dikenal dengan Perda Patanjala.
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sukabumi, Deni Alam, menyampaikan bahwa keberhasilan menjaga kawasan sumber air tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Dukungan dan keterlibatan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan ekologis, sangat diperlukan.
Menurutnya, masyarakat desa mempunyai peran penting karena berinteraksi langsung dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pentingnya menjaga ekosistem perlu terus ditingkatkan agar upaya pelestarian dapat berjalan secara berkelanjutan.
Deni menjelaskan, Perda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup menjadi landasan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
Sementara Perda Patanjala mengedepankan nilai-nilai pengetahuan tradisional serta kearifan lokal masyarakat sebagai salah satu kekuatan dalam menjaga kawasan sumber air.
Ia menilai, pengetahuan dan kebiasaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun memiliki potensi besar untuk mendukung perlindungan lingkungan apabila terus dipelihara dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Keberadaan regulasi harus diikuti dengan pemahaman dan tindakan nyata. Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya aturan yang berlaku, tetapi juga tanggung jawab yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan,” ungkap Deni.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa berbagai persoalan lingkungan, seperti penurunan kualitas ekosistem, kerusakan kawasan resapan, hingga terganggunya ketersediaan air, membutuhkan penanganan bersama melalui langkah yang terencana.
Karena itu, sosialisasi kedua perda tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat sebelum implementasinya diperluas.
Deni menegaskan, penerapan kebijakan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan serta kondisi masing-masing wilayah.
Ia berharap pemerintah desa dapat mengambil peran lebih aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga kawasan sumber air, sekaligus mencegah berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis lingkungan.
Menurutnya, keberhasilan perlindungan lingkungan membutuhkan kesinambungan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta kesadaran masyarakat.
“Harapannya, pemerintah desa dan masyarakat bisa menjadi bagian dari pelaku utama pelestarian lingkungan, bukan hanya sebagai penerima sosialisasi. Sebab, menjaga sumber air berarti turut menjaga kehidupan dan memastikan ketersediaan air bagi generasi yang akan datang,” pungkasnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Intan)
