Oleh: Dede Heri/ Sekjen Rumah Literasi Merah Putih
Wartain com – Putusan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi yang membatalkan Surat Keterangan (SUKET) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak memiliki dampak hukum terhadap konstruksi hukum tata negara dan tidak dapat dijadikan dasar pemakzulan.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan Putusan PTUN Jakarta di tingkat banding dan mengadili sendiri. Dalam eksepsi, MA menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi (Dikdasmen RI). Dalam pokok perkara, MA mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal SUKET Gibran yang dikeluarkan Tergugat, serta memerintahkan Tergugat untuk menarik dan memusnahkan SUKET tersebut.
Berdasarkan analisa atas seluruh pertimbangan hakim MA, putusan tersebut dinilai lebih cenderung bersifat politis.
Putusan MA tersebut lebih cenderung bersifat politis dan tidak memiliki dampak hukum apapun terhadap konstruksi hukum tata negara NKRI.
Putusan MA juga dinilai tidak bisa dijadikan dasar pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres yang telah memiliki legitimasi hukum yang sah dan kuat berdasarkan Putusan PHPU MK No 1 dan No 2 Tahun 2024, serta berdasarkan putusan KPU baik terkait penetapan hasil suara akhir dan penetapan pasangan capres dan wapres terpilih, maupun penetapan pasangan calon presiden dan wapres yang telah sah secara hukum.
Putusan MA tidak menyatakan batal putusan KPU tersebut sehingga putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum untuk proses pemakzulan Gibran oleh DPR, oleh karena derajat dan kedudukan hukum SUKET itu bersifat lebih rendah daripada putusan KPU.
Konsekuensi hukum dari putusan MA, lanjutnya, hanya membatalkan SUKET. Konsekuensinya, kelengkapan syarat administrasi sebagai calon Wapres dari Gibran menjadi berkurang satu, yakni ijazah tamat SMA atau setara SMA, yang masih bisa dipenuhi oleh Gibran.
Jadi putusan MA tersebut tidak boleh secara serta merta ditafsirkan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Wapres.
Contohnya, preseden dalam proses pemilihan presiden oleh MPR Tahun 1999, di mana Gus Dur (alm) dan Megawati tidak mengajukan satupun syarat administrasi sebagai calon yang disyaratkan oleh MPR, hanya Prof Yusril yang mengajukan syarat administrasi secara lengkap. Namun oleh MPR, Gus Dur dan Megawati tetap ditetapkan sebagai calon.***
Editor: Aab Abdul Malik
(DH)
