Wartain.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangan pers di Istana Negara, Prabowo mengatakan menerima langsung surat pernyataan berhenti Gibran pada pukul 10.15 WIB dengan berat hati.
“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, Gibran menunjukkan jiwa besar karena berani datang langsung menemui presiden serta pimpinan MPR tanpa perantara. Presiden mengakui Gibran telah berkonsultasi beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan.
“Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun bisa saja beliau mengutus orang lain menyampaikan surat,” kata Prabowo.
Keputusan pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran secara resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis siang. Surat kabar Jepang Nikkei Asia menyebut langkah ini menandai akhir ikatan Prabowo-Widodo dan menyebut Gibran menghadapi ancaman pemakzulan di tengah polemik ijazah.
Surat pengunduran diri diserahkan langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, setelah pertemuan sekitar 20 menit dengan Ketua MPR Ahmad Muzani. MPR menyebut memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengunduran diri sekaligus menentukan pengganti.
Gibran menyebut jabatan sebagai amanah sementara dan menyatakan keutuhan bangsa lebih utama. Dalam pernyataannya, Gibran mengatakan tidak menginginkan posisi wakil presiden dan menyebut Presiden Prabowo memintanya mengisi jabatan saat masih Wali Kota Solo.
Prabowo turut menyampaikan dukungan moral dan doa agar Gibran beserta keluarga diberi kekuatan.
“Saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya,” tutur Prabowo.
Prabowo yang telah memimpin dua tahun bersama Gibran menyebut pengunduran diri dilakukan demi kepentingan bangsa, di tengah putusan hukum terkait legalitas dokumen pendidikan Gibran di luar negeri yang menjadi polemik nasional.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
