26.7 C
Jakarta
Kamis, November 19, 2026

Latest Posts

Sadap-Menyadap, Siapa yang Gagap?

Oleh: Ade Nurpriatna

Wartain.com – Kabar terbaru dari negeri yang katanya penuh rahasia kembali menghebohkan publik. Kali ini, telepon seluler Presiden dikabarkan menjadi sasaran penyadapan. Bukan oleh intelijen asing atau peretas remaja dari warung internet, melainkan diduga melibatkan orang dalam sendiri. Mereka yang seharusnya bertugas menjaga keamanan, justru disinyalir ikut menguping percakapan.

Ibarat petugas keamanan kompleks yang digaji untuk menjaga rumah, tetapi diam-diam justru mengintip dari balik jendela sambil mencatat menu makan malam penghuninya.

Rakyat kecil pun mungkin bisa sedikit merasa lega. Kalau telepon seluler Presiden saja diduga bisa disadap, berarti percakapan kita di grup WhatsApp keluarga tentang arisan, cicilan, dan harga cabai tidak terlalu istimewa untuk menjadi bahan pengawasan. Toh, siapa juga yang tertarik?

Konon, penyadapan tersebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Hampir dua tahun! Sebuah kesetiaan yang luar biasa. Bahkan mungkin lebih konsisten daripada hubungan asmara sebagian anak muda zaman sekarang. Kalau hasil sadapannya dijadikan siniar, barangkali sudah ratusan episode. Sayangnya, tidak dimonetisasi. Padahal, lumayan untuk menambah penghasilan.

Yang lebih menarik, berkas hasil penyadapan itu dikabarkan telah dihapus. Ini barangkali menjadi ilmu tingkat tinggi dalam dunia penyembunyian jejak digital: menyadap iya, menyimpan bukti tidak. Persis seperti anak sekolah yang buru-buru menghapus riwayat penelusuran sebelum orang tuanya pulang ke rumah.

Namun, persoalan sesungguhnya bukan sekadar siapa yang menyadap dan siapa yang disadap. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang memerintahkan, apa motifnya, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya?

Di sinilah persoalan mulai terasa serius.

Sebab, ketika isu penyadapan bersinggungan dengan dugaan makar, pernyataan para pejabat justru memunculkan kebingungan baru. Ada yang menyebut persoalan tersebut mengarah pada makar, sementara pihak lain menyampaikan pandangan berbeda.

Rakyat pun dibuat bingung. Namun, kebingungan semacam ini sepertinya bukan sesuatu yang baru. Di negeri ini, satu persoalan terkadang bisa melahirkan dua kesimpulan, tiga konferensi pers, dan entah berapa banyak penjelasan yang justru menambah tanda tanya.

Mungkin sudah saatnya dibentuk Tim Penyelaras Pendapat Antarpejabat. Anggotanya lengkap, rapatnya di hotel berbintang, anggarannya fantastis, dan konsumsi rapatnya tentu tidak lupa dilengkapi lemper serta risoles.

Padahal, yang dibutuhkan rakyat sebenarnya sederhana: kejelasan, transparansi, dan keberanian untuk mengungkap fakta.

Saya jadi teringat pernyataan Rocky Gerung yang sempat beredar:

“Makar itu karena ketahuan, kalau tidak ketahuan itu revolusi.”

Sebuah kalimat yang mengandung satire politik sekaligus mengundang perdebatan. Izinkan saya, sebagai rakyat jelata, menambahkan catatan kaki.

Kalau suatu tindakan diketahui publik, tetapi penanganannya kemudian menghilang tanpa kejelasan, mungkin itulah yang disebut dinamika politik. Kalau yang menyampaikan pendapat duduk dekat lingkar kekuasaan, bisa jadi dianggap sebagai masukan strategis. Namun, kalau rakyat biasa yang menyampaikan kritik, jangan-jangan malah diminta menghapus status media sosial.

Tentu saja, persoalan makar bukan perkara sederhana. Ada batas hukum yang harus dihormati, ada bukti yang harus diuji, dan ada proses hukum yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik. Jangan sampai istilah makar menjadi label yang mudah ditempelkan hanya untuk membungkam perbedaan pendapat.

Coba kita tengok rekam jejak berbagai persoalan penyadapan di negeri ini. Isu semacam ini kerap hadir dengan pemberitaan besar, memancing kegaduhan, kemudian perlahan tenggelam dari perhatian publik. Tidak semua persoalan mendapatkan penjelasan akhir yang memadai.

Penyadapan bukan sekadar persoalan teknologi. Di dalamnya ada persoalan etika, hukum, privasi, keamanan negara, dan yang paling mendasar adalah kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Jika benar terjadi penyadapan terhadap kepala negara tanpa dasar hukum dan kewenangan yang sah, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran privasi. Ini menyangkut integritas sistem keamanan negara dan tanggung jawab institusi yang diberi mandat untuk melindunginya.

Karena itu, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Bukan sekadar pernyataan yang saling bertentangan, apalagi saling lempar tanggung jawab.

Ada beberapa pelajaran sederhana yang bisa dipetik oleh rakyat biasa:

1. Jika membicarakan rahasia negara, jangan lupa bahwa teknologi komunikasi tidak selalu menjamin kerahasiaan. Bahkan, bahasa daerah paling sulit sekalipun belum tentu bisa menjadi benteng keamanan.
2. Jangan mudah percaya pada siapa pun yang mengatakan bahwa telepon selulernya seratus persen aman. Jika perangkat komunikasi seorang presiden saja dikabarkan menjadi sasaran penyadapan, apalagi perangkat milik rakyat biasa.
3. Kalau sinyal tiba-tiba terganggu saat menelepon, jangan buru-buru menyalahkan operator. Meski, tentu saja, tidak setiap gangguan sinyal berarti ada orang yang sedang menguping sambil menikmati keripik.

Pada akhirnya, kita berharap persoalan ini benar-benar diusut hingga tuntas. Bukan hanya berhenti pada siapa yang menjalankan, tetapi juga mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang mengambil manfaat, dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Jangan sampai penyelesaiannya seperti sinetron kejar tayang. Episode pertama penuh ketegangan, episode kedua mulai membingungkan, lalu episode berikutnya muncul tulisan “Bersambung…” dan tiba-tiba digantikan acara dangdut.

Sebab, persoalan ini terlalu serius jika hanya dijadikan tontonan politik sesaat.

Negara membutuhkan institusi yang kuat, pejabat yang bertanggung jawab, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Sebaliknya, kritik juga tidak boleh serta-merta dianggap sebagai ancaman.

Kalau penyadapan terhadap Presiden saja bisa menjadi polemik tanpa kejelasan, rakyat tentu punya pertanyaan yang lebih besar: bagaimana dengan pengawasan terhadap uang negara, praktik korupsi, dan berbagai penyimpangan kekuasaan?

Jangan sampai yang rajin disadap justru percakapan rakyat, sementara aliran uang negara yang mencurigakan malah luput dari pengawasan.***

Salam waras dari pinggir jalan.

Editor: Aab Abdul Malik

(DH)

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.