Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial KeagamaanÂ
Wartain.com – ​Bagi jutaan pencari kerja di Indonesia, mendapatkan pekerjaan yang layak adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Namun, jalan menuju pintu tersebut kerap terjal dan berliku. Bukan semata karena ketatnya persaingan kompetensi, melainkan akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab yang mempraktikkan percaloan, pungutan liar (pungli), hingga intimidasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
​Praktik kotor ini telah lama menjadi penyakit kronis, terutama di wilayah-wilayah sentra industri. Alih-alih mendapatkan penghasilan, para pencari kerja yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah justru diperas sejak awal. Mereka dipaksa menyetor sejumlah uang pelicin agar berkas lamarannya dilirik, atau bahkan menghadapi tekanan psikologis jika menolak tunduk pada aturan main para calo.
​Merespons keresahan mendalam di tengah masyarakat ini, Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., mengambil sikap tegas dan terukur. Melalui imbauan resminya, Kapolri meminta masyarakat untuk tidak takut dan segera melapor apabila menemukan indikasi percaloan, pungli, maupun intimidasi dalam proses penerimaan kerja.
​Komitmen ini bukan sekadar retorika. Kapolri secara langsung menginstruksikan Kabareskrim dan seluruh jajaran Kapolda di Indonesia untuk menindak tegas tanpa pandang bulu siapa pun yang terlibat dalam mafia ketenagakerjaan. Untuk memudahkan akses masyarakat, saluran pengaduan dibuka selebar-lebarnya, mulai dari layanan cepat Call Center Polri 110, laporan langsung kepada Bhabinkamtibmas di tingkat desa/kelurahan, Kapolsek setempat, hingga koordinasi dengan petugas pengamanan internal perusahaan.
​Langkah penegakan hukum yang keras ini merupakan sinyal kuat bagi para pelaku kejahatan kerah biru maupun premanisme berkedok penyalur tenaga kerja bahwa ruang gerak mereka telah ditutup. Kepastian hukum ini juga menjadi angin segar bagi dunia usaha dan investor yang selama ini mendambakan proses rekrutmen yang bersih, transparan, dan berbasis meritokrasi.
​Lebih dari Sekadar Penegakan Hukum
​Menariknya, kebijakan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto tidak berhenti pada aspek penindakan semata. Polri menyadari bahwa praktik percaloan tumbuh subur karena adanya ketimpangan antara jumlah pencari kerja, kesiapan keterampilan (skill), dan akses informasi yang valid.
​Oleh karena itu, Polri menghadirkan terobosan melalui program POLIRAN. Melalui program ini, institusi kepolisian bertransformasi menjadi motor penggerak solusi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Polri menggandeng berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, pelaku dunia usaha, hingga lembaga-lembaga pelatihan kerja—untuk membangun jembatan yang menghubungkan kebutuhan industri dengan potensi masyarakat lokal.
​Sinergi lintas sektoral ini memiliki dampak ganda. Pertama, masyarakat dibekali pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga mereka memiliki daya saing yang mumpuni tanpa perlu bergantung pada jalan pintas melalui calo. Kedua, perusahaan mendapatkan tenaga kerja terampil yang siap pakai, sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antara industri dan warga sekitar.
​Wujud Nyata ‘Polisi Bersama Masyarakat’
​Kebijakan komprehensif yang memadukan ketegasan hukum dan pemberdayaan ekonomi ini mencerminkan paradigma pemolisian modern. Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tidak bisa dijaga hanya dengan patroli dan penangkapan, tetapi juga harus dirawat dengan menghadirkan keadilan sosial dan peluang ekonomi.
​Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” menemukan maknanya yang paling hakiki di sini. Ketika negara melalui Polri hadir melindungi hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan pekerjaan secara bermartabat, di situlah kepercayaan publik tumbuh semakin kokoh.
​Kini, bola ada di tangan kita semua. Keberhasilan memberantas mafia rekrutmen tenaga kerja membutuhkan keberanian masyarakat untuk bersuara dan melapor, serta komitmen dunia usaha untuk menutup celah penyimpangan. Dengan pengawasan bersama dan langkah solutif melalui POLIRAN, kita optimistis iklim ketenagakerjaan di tanah air akan semakin sehat, adil, dan mampu mengakselerasi kesejahteraan rakyat.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
