Wartain.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan Pemerintah Kota Sukabumi akan memprioritaskan penataan dan pengamanan aset daerah sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Controlling for Prevention (MCP) dan Optimalisasi Pemanfaatan Pertanahan serta Tata Ruang yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Cimahi, Selasa (4/8/2026).
Menurut Ayep, hasil rapat koordinasi tersebut akan segera dibahas dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi agar dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh perangkat daerah.
“Hasil rakor ini akan saya bawa besok ke rapat pimpinan. Untuk Kota Sukabumi, kita akan fokus menyelesaikan aset-aset milik pemerintah. Jangan sampai aset-aset tersebut diserobot oleh pihak kedua maupun pihak ketiga. Kepemilikannya harus jelas agar tidak ada kejadian gugat-menggugat,” ujar Ayep.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para kepala daerah se-Jawa Barat. Pemerintah Kota Sukabumi turut hadir bersama Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi beserta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPK, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI dalam memperkuat tata kelola pertanahan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta menciptakan kepastian hukum yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Ayep menegaskan, penataan aset pemerintah merupakan langkah strategis untuk mencegah munculnya sengketa hukum akibat belum jelasnya status kepemilikan sejumlah aset daerah.
“Penataan aset pemerintah menjadi prioritas untuk mencegah persoalan hukum yang selama ini kerap muncul akibat status kepemilikan tanah yang belum tuntas,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi pertama di Pulau Jawa yang menjalankan paket kerja sama dengan KPK dalam penguatan tata kelola pertanahan.
Program yang dijalankan meliputi integrasi data pertanahan, percepatan pendaftaran tanah, penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT), integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam tata ruang, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah, hingga penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Pada kesempatan yang sama, KPK memaparkan strategi pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan memiliki ketahanan terhadap praktik korupsi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa kebijakan penataan ruang harus mengedepankan kepentingan jangka panjang. Menurutnya, kawasan hutan, sumber mata air, lahan pertanian, serta wilayah konservasi merupakan aset penting yang harus dijaga demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan aset negara serta validitas data pertanahan guna menghindari potensi kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat.
Rangkaian rapat koordinasi ditutup dengan kesepakatan penetapan usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Barat.
Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, forum tersebut menjadi pijakan untuk mempercepat penataan aset daerah sekaligus memperkuat kepastian hukum atas seluruh aset milik pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meminimalkan potensi sengketa aset di masa mendatang.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
