Wartain.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam menghadapi perubahan dunia pendidikan sekaligus kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) DPW BMPS Provinsi Jawa Barat “Tour of Duty 2026” Wilayah I yang digelar di Aula SMA Islam Al Azhar Kota Sukabumi, Sabtu (19/9/2026).
Wilayah I BMPS Jawa Barat dalam kegiatan tersebut meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki mengatakan, perguruan swasta memiliki posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, lembaga pendidikan swasta tidak hanya berperan menyediakan akses pendidikan, tetapi juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Keberadaan perguruan swasta memiliki peran strategis karena mampu menghadirkan inovasi dan pendidikan berkualitas melalui kepemimpinan, kompetensi, serta integritas para pengelolanya,” ucap Ayep Zaki.
Ia mendorong BMPS memperkuat sinergi dengan pemerintah, terutama dalam merancang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan maupun tata kelola pemerintahan. Ayep menilai teknologi seperti coding dan artificial intelligence (AI) perlu mulai diperkenalkan dan dimanfaatkan secara lebih luas.
“Pemerintah Kota Sukabumi tengah mendorong pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan data secara real time, termasuk terkait ketenagakerjaan, stunting, kemiskinan, serta kondisi sosial masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Ayep, ketersediaan data yang lebih cepat dan akurat dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan serupa, kata dia, juga diperlukan dalam menangani berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan ekstrem, dan stunting.
Ia menilai, program penanganan persoalan tersebut perlu diarahkan langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat secara nyata.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Sukabumi juga tengah mendorong keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Salah satunya melalui program pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran yang dipersiapkan melalui pendidikan selama enam bulan hingga memperoleh sertifikasi kompetensi.
Ayep berharap skema tersebut tidak hanya diterapkan di Kota Sukabumi, tetapi dapat diperluas kepada lulusan SMK di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.
Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia kerja dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan sekaligus meningkatkan kompetensi lulusan.
Ayep, yang juga memiliki pengalaman mengelola sejumlah lembaga pendidikan, menyebut pendidikan sebagai bagian penting dalam pembangunan manusia.
Ia mengatakan, pengalaman mengelola 21 lembaga pendidikan yang mencakup PAUD, SMP, SMA, politeknik, LPK, LSP hingga LP3H menjadi bagian dari perhatiannya terhadap pengembangan sektor pendidikan.
“Pendidikan merupakan kunci dalam memutus mata rantai kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dan stunting.”
Rapat Kerja DPW BMPS Provinsi Jawa Barat “Tour of Duty 2026” Wilayah I kemudian secara resmi dibuka. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi BMPS di wilayah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur dalam menghadapi dinamika pendidikan ke depan.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
