Wartain.com || Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon menuai kritik tajam karena dianggap menggerus esensi demokrasi.
Fenomena ini dipandang lebih sebagai bukti kuatnya pengaruh oligarki di tingkat lokal, di mana sekelompok kecil elit politik menguasai seluruh proses pemilihan. Menurut Yadi Kusmayadi, S.E., Koordinator Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Kabupaten Ciamis, Pilkada semacam ini justru melanggengkan kekuasaan kartel politik dan menghilangkan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih secara bebas. Jumat, (18/10/2024).
“Pilkada dengan calon tunggal lebih pantas disebut pesta pora oligarki, di mana esensi demokrasi hilang. Kondisi ini hanya menguntungkan sekelompok kecil elit politik yang memonopoli proses politik,” ujar Yadi.
Ia menambahkan bahwa kartel politik yang dimaksudnya adalah sekelompok elit yang berkolusi untuk memastikan kekuasaan tetap berada di tangan mereka, tanpa ada ruang kompetisi yang sehat.
Meskipun undang-undang Pilkada memberikan pilihan antara calon tunggal dan kotak kosong, Yadi menilai hal ini bukan solusi yang efektif.
“Kotak kosong seolah menjadi simbol perlawanan, tapi kenyataannya, kemenangan kotak kosong pun tidak menjamin perubahan berarti. Jika kotak kosong menang, mereka tetap bisa menempatkan penjabat sementara yang sesuai dengan kepentingan elit,” jelasnya.
Kekhawatiran Yadi juga mengarah pada hilangnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar memahami dan memperjuangkan kepentingan lokal.
“Pilkada seharusnya menjadi arena bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang memahami budaya dan keinginan rakyat. Namun kini, yang terjadi hanyalah pemaksaan calon tunggal yang diusung oleh partai-partai yang semakin pragmatis dan tunduk pada kekuasaan elit,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran partai politik dalam mendukung calon tunggal yang justru mengorbankan kompetisi ide yang sehat.
“Alih-alih beradu gagasan untuk kepentingan publik, partai-partai ini malah kompak memberikan jalan mulus kepada kartel politik. Ini jelas mengorbankan aspirasi rakyat yang butuh pemimpin alternatif dan kebijakan yang berpihak pada mereka,” ungkap Yadi.
Dalam konteks ini, Yadi melihat adanya krisis demokrasi yang serius di Kabupaten Ciamis. Proses politik, menurutnya, telah dikuasai oleh elit, sementara rakyat hanya menjadi penonton.
“Ini tantangan besar bagi demokrasi kita. Saat elit menguasai semua jalur politik, rakyat kehilangan suara yang sejati dan demokrasi kehilangan maknanya,” tutup Yadi.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Pilkada di Ciamis tidak lagi mencerminkan semangat demokrasi, melainkan sebuah pertunjukan politik yang dikendalikan oleh segelintir elit dengan kepentingan pragmatis. Aspirasi masyarakat, pada akhirnya, terpinggirkan dari proses politik yang seharusnya mereka miliki.***
Foto : Ape
Editor : Aab Abdul Malik
(Ape/Biro Ciamis)