Wartain.com || Presiden Joko Widodo angkat bicara soal Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang dilaporkan relawan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, Change Indonesia, ke Ombudsman Jawa Barat.

Menurut Presiden, pasti ada alasan yang mendasari pelaporan itu.

“Orang namanya dilaporkan ya mestinya ada argumennya. Nanti kan di (jelaskan) kenapa (Pj Gubernur Jawa Barat) keluar kebijakan-kebijakan seperti itu, pasti ada alasannya,” ujar Jokowi di Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi pada Jumat 13/10/2023, mengutip Kompas.com.

“Pasti ada payung hukum aturannya, pasti ada. Saya yakin,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bey Machmudin mengakui bahwa dirinya mengetahui soal pelaporan dari berita di media massa.

Namun, dia menyatakan siap memberi penjelasan kepada Ombudsman.

“Iya (akan ke Ombudsman). Akan kami jelaskan,” ujar Bey.

“Saya dilaporkan ke Ombudsman, saya juga tau dari media. Tapi itu memang hal yang benar dilakukan oleh warga negara, oleh masyarakat, kalau ada ketidakpuasan dalam pelayanan administrasi memang jalurnya melalui Ombudsman, jadi sudah benar yang dilakukan itu,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Komunitas Change Indonesia melaporkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Ombudsman perwakilan Jabar.

Pelaporan terkait pembatalan izin pakai Gedung Indonesia Mengingat (GIM) untuk kegiatan diskusi yang dihadiri bakal calon presiden Anies Baswedan pada Minggu (8/10/2023).

“Yang dilaporkan oleh kami yakni Pj Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin dan Kadisparbud Jabar ke Ombudsman Jabar,” ujar Presidium Change Indonesia, Andreas Marbun, Kamis 12/10/2023.

Andreas mengungkapkan, pelaporan itu terkait adanya perlakuan berbeda terhadap relawan Anies Baswedan yang akan menggunakan GIM untuk kegiatan diskusi.

Padahal, pada 17 September 2023, GIM bebas digunakan relawan Ganjar Pranowo. Lalu di hari Minggu 08/10/2023, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menggunakan Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung untuk kegiatan politik.

Kami merasa ada masalah dalam urusan yang membatalkan kegiatan kami di hari Minggu. Mereka (Pemprov) sudah bertindak diskriminatif,” katanya.

Change Indonesia meminta Pemprov Jabar membayar ganti rugi materil sebesar Rp1. Selain itu, Pemprov Jabar pun diharuskan meminta maaf di media massa.***

Foto: Dok. Sekretariat Presiden

Editor: Raka A. Firmansyah

(Red)

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin merespon pelaporan dirinya beserta sejumlah jajarannya ke Ombudsman Jabar oleh panitia diskusi yang melibatkan Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan, karena dinilai melakukan tindakan diskriminatif dan malaadministrasi saat membatalkan kegiatan diskusi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) yang digelar Kamis 12/10/2023.

Terkait dengan laporan itu, Bey mengatakan apa yang dilakukan pihak pelapor sudah tepat.

“Tapi itu memang hal yang benar dilakukan oleh warga negara, oleh masyarakat, kalau ada ketidakpuasan dalam pelayanan administrasi memang jalurnya melalui Ombudsman. Jadi sudah benar yang dilakukan itu,” kata Bey saat mendampingi Presiden Jokowi di Indramayu, Jumat 13/10/2023, mengutip Kumparan.

Bey menyatakan akan menjelaskan kepada Ombudsman terkait pencabutan izin diskusi Anies di GIM.

“Nanti kami akan jelaskan ke Ombudsman. Jadi memang hal seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat jika merasa ada pelayanan malaadministrasi,” ujarnya.

“Iya, akan kami jelaskan,” pungkasnya.

Presidium Change Indonesia Eko Arif Nugroho melaporkan Bey, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jabar Benny Bachtiar hingga Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar Ary Heriyanto.

Menurutnya, diduga ada perbuatan diskriminatif dan malaadministrasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabar ketika membatalkan kegiatan diskusi di GIM.

Ia mengatakan, maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov Jabar terlihat dari pembatalan pemberian izin yang dilakukan tak secara resmi dan hanya melalui WhatsApp. Tidak ada surat resmi perihal pembatalan kegiatan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar.

Pemprov Jabar juga diduga melakukan tindakan diskriminatif. Sebab, selain kegiatan diskusi Anies di GIM, ada kegiatan politik lain di Kota Bandung yang menggunakan fasilitas pemerintah.***

Foto: Dok. Humas Pemprov Jabar

Editor: Raka A. Firmansyah

(Red)

Wartain.com || Kasus pembatalan pemberian izin kegiatan diskusi yang menghadirkan Bacapres Anies Baswedan, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, berbuntut panjang. Panitia kegiatan melayangkan laporan ke Ombudsman Kanwil Jabar.

Sejumlah nama pejabat pun dimuat dalam laporan, antara lain; Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jabar Benny Bachtiar, hingga Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar Ary Heriyanto.

Presidium Change Indonesia, Eko Arif Nugroho, mengatakan laporan itu dilayangkan karena diduga ada perbuatan diskriminatif dan mal administrasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabar ketika membatalkan kegiatan diskusi di GIM.

“Siapa yang kita gugat? Yang kita gugat adalah Kepala UPTD kemudian Kepala Dinas dan ketiga adalah Pj Gubernur yang ada dalam laporan kita,” kata dia ketika ditemui pada Kamis 12/10/2023, mengutip Kumparan.

Eko menambahkan, mal administrasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabar terlihat dari pembatalan pemberian izin yang dilakukan tak secara resmi dan hanya melalui WhatsApp. Tak ada surat resmi perihal pembatalan kegiatan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar.

Surat sudah diberikan tapi pada malam harinya kita dibatalkan semena-mena gitu ya, dan tanpa surat pembatalan itu dengan me-WhatsApp,” ucap dia.

Selain itu, sambung Eko, Pemprov Jabar juga diduga telah melakukan tindakan diskriminatif. Sebab, selain kegiatan diskusi Anies di GIM, ada kegiatan politik lain di Kota Bandung yang menggunakan fasilitas pemerintah.

Diketahui, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat mengadakan kegiatan di Sport Jabar.

“Ada peristiwa lain yang diizinkan tanpa kejelasan, contoh di hari yang sama ada acara yang lain juga di tempat lain yang menggunakan fasilitas atau tempat pemerintahan. Dan gedung GIM juga beberapa kali dipakai untuk kegiatan aktivitas politik,” papar dia.

Di lokasi yang sama, Presidium Change Indonesia, Andreas Marbun, mengaku pihaknya sudah memberi penjelasan soal kronologi kejadian ke Ombudsman. Namun, ada sejumlah syarat administratif yang mesti dilengkapi. Rencananya, laporan baru akan diterima secara resmi Jumat (13/10) besok.

Kami akan melengkapi secara administratif, karena ada persoalan administratif yang sedikit tadi kurang dan harus dilengkapi,” jelas dia.

Berikut ini sejumlah permintaan pihak panitia untuk Ombudsman yang termuat dalam laporan:

1. Kepada ombudsman untuk menerima dan mengabulkan permohonan pelapor;

2. Untuk menyatakan para terlapor telah melakukan mal administrasi dalam pelayanan publik;

3. Menyatakan para terlapor telah bertindak diskriminatif;

4. Kami meminta para terlapor untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 1;

5. Meminta untuk para terlapor untuk meminta maaf di media cetak dan elektronik di skala nasional.***

Foto: Kumparan

Editor: Raka A. Firmansyah

(Red)