Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin merespon pelaporan dirinya beserta sejumlah jajarannya ke Ombudsman Jabar oleh panitia diskusi yang melibatkan Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan, karena dinilai melakukan tindakan diskriminatif dan malaadministrasi saat membatalkan kegiatan diskusi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) yang digelar Kamis 12/10/2023.
Terkait dengan laporan itu, Bey mengatakan apa yang dilakukan pihak pelapor sudah tepat.
“Tapi itu memang hal yang benar dilakukan oleh warga negara, oleh masyarakat, kalau ada ketidakpuasan dalam pelayanan administrasi memang jalurnya melalui Ombudsman. Jadi sudah benar yang dilakukan itu,” kata Bey saat mendampingi Presiden Jokowi di Indramayu, Jumat 13/10/2023, mengutip Kumparan.
Bey menyatakan akan menjelaskan kepada Ombudsman terkait pencabutan izin diskusi Anies di GIM.
“Nanti kami akan jelaskan ke Ombudsman. Jadi memang hal seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat jika merasa ada pelayanan malaadministrasi,” ujarnya.
“Iya, akan kami jelaskan,” pungkasnya.
Presidium Change Indonesia Eko Arif Nugroho melaporkan Bey, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jabar Benny Bachtiar hingga Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar Ary Heriyanto.
Menurutnya, diduga ada perbuatan diskriminatif dan malaadministrasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabar ketika membatalkan kegiatan diskusi di GIM.
Ia mengatakan, maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov Jabar terlihat dari pembatalan pemberian izin yang dilakukan tak secara resmi dan hanya melalui WhatsApp. Tidak ada surat resmi perihal pembatalan kegiatan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar.
Pemprov Jabar juga diduga melakukan tindakan diskriminatif. Sebab, selain kegiatan diskusi Anies di GIM, ada kegiatan politik lain di Kota Bandung yang menggunakan fasilitas pemerintah.***
Foto: Dok. Humas Pemprov Jabar
Editor: Raka A. Firmansyah
(Red)
