26.7 C
Jakarta
Minggu, November 22, 2026

Latest Posts

Putusan MK Soal Ijazah Gibran: Tak Temukan Bukti Ijazah Luar Negeri Setara SMA, Tapi Gugatan Tak Dapat Diterima

Wartain.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap fakta penting dalam sidang putusan sengketa hasil Pilpres Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) malam. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka.

Bukti itulah yang selama ini dijadikan dasar penyetaraan pendidikan paling rendah tamat SMA sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan, meski fakta itu terungkap, MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

“Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas… Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” ujarnya.

MK juga menilai substansi perkara yang diajukan para Pemohon sudah tidak lagi tepat dimasukkan dalam rezim sengketa hasil Pilpres. Alasannya, Gibran secara faktual sudah tidak berstatus sebagai calon wakil presiden.

Status sebagai calon, menurut MK, telah berakhir pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, yang sekaligus menandai berakhirnya tahapan Pilpres 2024.

Terkait kewenangan, MK menyatakan tetap berwenang memeriksa perkara ini. Objek yang dimohonkan pembatalan yakni Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 secara formal berada dalam kewenangan MK.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, MK terikat asas _ius curia novit_ dalam Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas.

“Dengan asas tersebut, Mahkamah bertanggung jawab menggali kebenaran materil, alih-alih melepaskan tanggung jawab dengan alasan tidak ada batas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden setelah adanya pelantikan calon terpilih,” papar Enny.

Dalam pertimbangan lain, MK menyoroti keabsahan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019. Pemohon mendalilkan suket tersebut cacat administratif karena tidak dikuatkan dengan ijazah sebagaimana Pasal 1 angka 7 Permendikbud 29/2014.

Setelah memeriksa bukti-bukti, MK tidak menemukan dokumen ijazah atau diploma luar negeri milik Gibran sebagai bukti menamatkan pendidikan setara SMA. Yang ada hanya _certificate of attendance_, _academic records_, dan _explanation of grades_.

Keterangan Dirjen Dikdasmen di persidangan juga menguatkan hal tersebut, bahwa tidak ada ijazah yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung penyetaraan.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan perbedaan mendasar antara ijazah dan bukti kehadiran. Ijazah umumnya tertulis frasa ‘This is to certify that… has been awarded…’ disertai nilai hasil pendidikan.

“Certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” jelas Arsul.

Di sisi formil, MK menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pemohon terdiri dari KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Padahal berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan PMK 4/2023 jo PMK 2/2024, yang berhak mengajukan PHPU Presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Oleh karena itu, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo,” ucap Hakim Konstitusi Liliek P. Adi.

Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusan menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon soal kedudukan hukum dan menolak eksepsi lainnya.

“Dalam Pokok Permohonan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” pungkas Suhartoyo.***

Editor: Aab Abdul Malik

(Dul)

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.