Wartain.com – Rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kota Sukabumi mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Hal itu ditandai dengan diterimanya salinan rekomendasi kebijakan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
Rekomendasi tersebut diserahkan dalam sebuah agenda yang berlangsung di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, hadir secara langsung bersama sejumlah kepala daerah lainnya yang menerima rekomendasi kebijakan serupa.
Ayep menyampaikan, salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan Bapas di Kota Sukabumi. Kehadiran fasilitas ini dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembimbingan dan pendampingan pemasyarakatan.
Menurutnya, keberadaan Bapas nantinya akan memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan, terutama dalam memberikan pembimbingan, pendampingan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.
“Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan salinan rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kebijakan yang akan dilaksanakan di Sukabumi yaitu membangun Bapas (Balai Pemasyarakatan) di Kota Sukabumi. Kita tunggu pembangunannya,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan pemasyarakatan tidak hanya semakin mudah dijangkau, tetapi juga berjalan lebih optimal dan terintegrasi.
Selain menunjang pembimbingan klien pemasyarakatan, keberadaan Bapas juga memiliki peran dalam mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
“Kehadirannya juga akan mendukung pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan serta proses reintegrasi sosial bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan,” lanjutnya.
Diterimanya rekomendasi tersebut menjadi salah satu tahapan awal bagi Pemkot Sukabumi untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sinergi antarlembaga diperlukan agar rencana pembangunan Bapas dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.
Ayep menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebijakan strategis nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang hukum dan pemasyarakatan bagi masyarakat Kota Sukabumi.
“Upaya ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan pelayanan hukum dan pemasyarakatan yang lebih optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
