Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi mulai menjajaki rencana pembangunan Lapang Merdeka (Lapdek) baru di wilayah Kecamatan Cibeureum. Namun, proyek tersebut belum memasuki tahap perencanaan teknis lantaran masih terdapat persoalan kepemilikan tanah yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengatakan kepastian status lahan menjadi syarat utama sebelum pemerintah daerah dapat melanjutkan proses pembangunan. Setelah persoalan tersebut tuntas, tahapan berikutnya akan mencakup penyusunan perencanaan, Detail Engineering Design (DED), hingga pengurusan perizinan.
Ayep menyebut, kawasan di sekitar Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) yang berada di Kecamatan Cibeureum menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas publik tersebut.
“Kita beresin. Eh, lapdek di sini, nanti saya beresin dulu posisi kepemilikan tanahnya dulu, baru nanti dibikin perencanaannya, DED-nya, dan lain sebagainya. Jadi statusnya dulu, baru naik kepada perizinan, baru eksekusi,” kata Ayep, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, kawasan yang direncanakan memiliki karakteristik kepemilikan lahan yang beragam. Sebagian tanah tercatat milik IPB, sebagian lainnya merupakan aset Pemkot Sukabumi, sementara sisanya dimiliki masyarakat.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan penataan administrasi dan memastikan ketersediaan lahan yang secara hukum dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah.
“Ini kan di sini kan ada tanah IPB, ada tanah Pemkot, ada tanah masyarakat, seperti itu. Nah, untuk membangun infrastrukturnya itu harus menggunakan tanah Pemkot, gitu kan. Enggak bisa pakai tanah rakyat, harus dibeli dulu. Kan?, ini yang harus kita benahin dulu,” ujarnya.
Terkait potensi pengembangan kawasan, Ayep memperkirakan area yang dapat dipertimbangkan untuk pembangunan Lapdek baru tersebut mencapai sekitar 100 hektare.
“Sini, sekitar ini, karena enggak ada lagi tanah, paling 100 hektar lah di sini,” ungkapnya.
Meski telah mengarahkan perhatian ke wilayah Cibeureum, Ayep belum memastikan jadwal pelaksanaan maupun target penyelesaian proyek. Menurutnya, pemerintah tidak bisa terburu-buru mengambil langkah pembangunan sebelum seluruh aspek pertanahan dan administrasi diselesaikan.
Ia juga menilai rencana tersebut membutuhkan proses panjang serta dukungan berbagai pihak, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan pengembangan.
“Ya, kita enggak bisa ngebangun, karena enggak mudah, makanya perlu dukungan moril, ya, dari masyarakat sendiri,” pungkasnya.
Dengan demikian, penyelesaian status kepemilikan tanah menjadi pekerjaan awal yang akan menentukan kelanjutan rencana pembangunan Lapang Merdeka baru di Kecamatan Cibeureum.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
