Wartain.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya komitmen seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menjaga integritas dan kedisiplinan selama menjalankan tugas pemerintahan. Ia mengingatkan agar tidak ada pegawai yang melakukan tindakan di luar ketentuan, terlebih pemerintah telah memenuhi hak-hak pegawai melalui pemberian gaji, tunjangan kinerja hingga fasilitas kedinasan.
Menurut Ayep, berbagai hak yang diterima ASN harus sebanding dengan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Karena itu, setiap pegawai diminta bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan kewenangan maupun fasilitas yang telah diberikan.
“Jadi pegawai negeri itu sudah mendapatkan gaji bulanan, tukin, tunjangan kinerja, SPJ sudah. Jangan neko-neko yang macam-macam,” tegas Ayep Zaki, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai, upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas membutuhkan keterlibatan seluruh unsur birokrasi. Tanggung jawab tersebut tidak cukup hanya dibebankan kepada kepala daerah, melainkan harus menjadi kesadaran bersama mulai dari jajaran pimpinan hingga staf di masing-masing perangkat daerah.
Ayep menekankan, sekitar 60 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi harus memiliki arah dan komitmen yang sejalan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Semua perangkat daerah, 60 perangkat daerah harus ikut bersama-sama. Saya sebagai pemimpin, saya komando,” ujarnya.
Selain integritas, persoalan kedisiplinan pegawai juga menjadi perhatian Ayep. Salah satu aspek yang disorot adalah kepatuhan ASN dalam melakukan absensi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap jam kerja.
Ia bahkan memasang target tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Pemkot Sukabumi dapat melampaui angka 95 persen. Target tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembenahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
“Mulai dari absensi, tidak boleh ada yang tidak absensi. Harus di atas 95 persen. Kalau sudah di atas 95 persen, ya itu kita bereskan seluruhnya,” ungkapnya.
Menurut Ayep, disiplin kehadiran harus berjalan beriringan dengan peningkatan profesionalisme dan kualitas pelaksanaan tugas. Dengan demikian, arahan pimpinan tidak hanya berhenti sebagai instruksi, tetapi dapat diwujudkan melalui kinerja nyata setiap perangkat daerah, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, ia menyatakan kesiapannya untuk memberikan arahan dan pendampingan kepada jajaran ASN yang masih mengalami kesulitan dalam memahami maupun menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan tertib.
Ayep berharap seluruh pegawai dapat terus memperbaiki pola kerja serta menjalankan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau tidak bisa menjabarkan, nanti saya tuntun, saya arahkan,” pungkasnya.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
