Foto : Viva

Wartain com, Jakarta || Teka-teki siapa pendamping dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, belum juga menentukan bakal calon wakil presiden, meskipun pendaftaran ke KPU tinggal tiga minggu lagi. Sejumlah pengamat menilai kebuntuan di koalisi jadi penyebab belum ada pengumuman cawapres.

Sejauh ini, ada tiga poros menuju Pilpres 2024. Koalisi Prabowo Subianto meliputi Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, dan Partai Demokrat.

Koalisi Ganjar berisi PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Adapun poros Anies terdiri dari Partai NasDem, PKB, dan PKS.

Dari tiga poros itu, baru Anies Baswedan yang memiliki cawapres. Dia menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Adapun Prabowo baru sekadar dikaitkan dengan nama-nama seperti Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Airlangga Hartarto, hingga Gibran Rakabuming Raka. Nama terakhir ini masih menunggu hasil uji materi di MK terkait usia capres-cawapres di Pemilu.

Sementara itu, Ganjar juga baru sebatas dipasang-pasangkan dengan nama-nama seperti Sandiaga Uno, Mahfud MD, Khofifah, dan Andika Perkasa.

Di tengah kosongnya kursi cawapres Prabowo dan Ganjar, muncul isu peleburan poros. Ada isu yang menyebut gelaran pilpres nanti hanya diikuti dua kandidat presiden.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai wacana itu bisa saja terjadi. Dia melihat koalisi potensi koalisi Anies melebur ke dua poros lainnya.

“Bisa tiga poros, bisa dua poros. Bisa saja nanti Pak Ganjar nanti bersaing dengan Pak Prabowo. Kalau misalkan PKB berubah pikiran, kan bisa juga. Bisa juga tetap tiga poros,” ujar Djarot saat ditemui di DPP PDIP, Jakarta, Senin (25/9).

Beberapa petinggi parpol lainnya ada yang meragukan pilpres dengan opsi dua poros. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan duet Ganjar-Prabowo di 2024.

“Tentu kita tidak akan memaksakan diri, enggak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres berarti bisa maju dua-duanya,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/9).

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI Aditya Perdana menilai Prabowo dan Ganjar belum mengumumkan cawapres karena ada kebuntuan di koalisi masing-masing.

Dia berkata ada keinginan di kalangan elite politik untuk menyederhanakan pilpres menjadi satu putaran. Namun, tidak ada sosok cawapres yang bisa membuat capres langsung mendapat 50 persen plus satu suara di putaran pertama.

“Deadlock koalisi karena setiap calon wakil presiden yang di tiga poros ini enggak ada yang langsung menggerek, menaikkan, elektabilitas secara signifikan,” kata Aditya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (27/9).

Dia juga menduga ada pembicaraan kompensasi yang belum selesai. Partai-partai belum bersepakat soal jatah kursi menteri jika capres yang mereka usung terpilih.

Di saat yang sama, ada wacana peleburan poros. Aditya menilai mungkin saja Ganjar dan Prabowo belum mengumumkan cawapres karena masih terbuka dengan opsi peleburan.

“Dari sisi koalisi yang terbentuk masih cair dan apa pun masih bisa terbuka peluangnya untuk bisa mencalonkan karena memang prosesnya masih sekitar tiga minggu lagi (sebelum pendaftaran di KPU),” ujarnya.

Sementara itu, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati menyebut Prabowo dan Ganjar dalam posisi saling intip. Mereka masih mau melihat situasi sebelum menentukan cawapres.

Wasisto mengatakan elektabilitas Prabowo dan Ganjar di sejumlah survei masih bersaing. Dua poros itu tak mau salah langkah dengan mengumumkan cawapres sejak dini.

“Pola saling intip, salin menerka, menjadi hal yang tidak terelakkan. Posisi cawapres menjadi kartu As yang akan melengkapi kekurangan masing-masing figur,” ucap Wasisto saat dihubungi, Rabu.

Wasisto mengatakan situasi berbeda terjadi di poros Anies. Anies perlu mengumumkan cawapres sedini mungkin untuk mendongkrak elektabilitas.

Dia melihat keputusan Anies lebih dulu mengumumkan cawapres mulai terlihat hasilnya. Survei Politika Research and Consulting (PRC) merekam 22,4 persen pemilih PKB mulai migrasi dari Prabowo ke Anies.

“Kalau di sisi lain seperti Ganjar dan Prabowo strategi elektoral beda. Ini yang mungkin masih bernegosiasi formula yang tepat,” kata Wasisto.***

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Aab Abdul Malik

(Tim)

Wartain.com || Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan terkait syarat menjadi capres dan cawapres harus pernah menjadi penyelenggara negara. Jika gugatan itu disahkan, maka ada kans Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024.

Tadinya Gibran tak bisa. Sebab, syarat menjadi capres atau cawapres harus berumur 40 tahun, sementara ia 35 tahun.

Namun bila hakim mengetuk putusan semua bisa maju di Pilpres asal pernah menjadi penyelenggara negara, Gibran masuk kriteria.

Sementara namanya juga masih santer diisukan bakal melenggang. Yang paling ramai menjadi pendamping Prabowo Subianto, tetapi tak menutup kemungkinan PDIP bermanuver agar Gibran tak ke mana-mana dan menjadikannya cawapres Ganjar Pranowo.

Gibran menanggapi hal tersebut dengan santai.

“Kan belum diputuskan (syarat cawapres pernah menjadi penyelenggara negara). Ya, ojo takon aku terus (jangan tanya saya terus). Kan masih misal, belum diputus MK,” kata Gibran usai mengikuti pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Balai Kota Solo, Rabu 27/09/2023 malam, dikutip dari Kumparan.

Disinggung terkait menjadi cawapres pendamping Ganjar bila MK mengabulkan gugatan syarat tersebut, Gibran menegaskan tidak mungkin menjadi cawapres Ganjar.

“Tidak mungkin, saya cawapresnya pak Ganjar. Tidak mungkin (PDIP tunjuk cawapres kader PDIP). Tidak mungkin saya ya,” pungkasnya.***

Foto: Dok. Kumparan

Editor: Raka A. Firmansyah

Wartain.com || Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Fahrul Muzaqqi menilai penentuan bakal calon wakil presiden yang dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menentukan posisi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau “AMIN”.

“Posisi Pak Anies dan Cak Imin ditentukan kedua belah pihak lawan, yakni Prabowo maupun Ganjar dalam menentukan wakilnya,” kata Fahrul di Surabaya, Rabu 27/09/2023, melansir Antara.

Jika kemudian Prabowo maupun Ganjar sama-sama mengambil bakal calon wakil presiden yang menjadi representasi religius, maka berdampak pada posisi “AMIN” di peta persaingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun sebaliknya, kata dia, posisi “AMIN” bisa kuat ketika Ganjar dan Prabowo tidak mengambil bakal calon pendamping dari kalangan religius, khususnya tokoh-tokoh Nahdliyin.

“Hal itu imbas dukungan pemilih muslim, apakah dukungan bagi Anies-Muhaimin menguat atau segini-segini saja,” ucapnya.

Fahrul memandang sejauh ini meskipun “AMIN” sudah mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden namun keduanya masih belum bisa menyaingi elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

“Juga ditentukan kedua belah pihak, yakni Prabowo maupun Ganjar dalam menentukan bakal calon wakilnya,” katanya.

“Ditunggu saja apakah Pak Prabowo dan Pak Ganjar menentukan wakilnya dari kalangan yang merepresentasikan kalangan religius, Islam atau tidak,” lanjutnya.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.***

Foto: Kumparan/Farusma Okta Verdian

Editor: Raka A. Firmansyah