Wartain.com || Peringatan Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi tak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah. Sejumlah capaian memang berhasil diraih, namun berbagai persoalan mendasar seperti pengangguran, kemiskinan, hingga inflasi masih menjadi perhatian serius.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna Milangkala ke-112, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Sukabumi. Ia menilai, berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren yang cukup menggembirakan.
“Kami melihat banyak kemajuan yang telah dicapai, terutama berkat kolaborasi antara kepala daerah, DPRD, dan masyarakat,” ujarnya kepada awak media di DPRD Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026).
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi yang telah mencapai 78,23, melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat yang berada di angka 75,9. Selain itu, tingkat ketimpangan ekonomi yang tercermin dari Indeks Gini juga relatif lebih baik, yakni di angka 0,371, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 0,39.
Menurut Herman, capaian tersebut patut diapresiasi, termasuk keberhasilan dalam aspek tata kelola pemerintahan seperti implementasi SAKIP, sistem merit, SPBE, hingga raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penyelesaian persoalan mendasar. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi masih tercatat cukup tinggi di angka 8,19 persen, sementara angka kemiskinan berada di kisaran 6,9 persen.
“Masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait pengangguran dan kemiskinan yang angkanya masih relatif tinggi,” katanya.
Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi tantangan tersendiri. Kota Sukabumi sempat mencatatkan angka inflasi tertinggi di Jawa Barat dalam beberapa periode terakhir, meskipun secara umum masih berada dalam batas yang ditetapkan.
Ia menjelaskan, inflasi di Jawa Barat saat ini berada di kisaran 3,39 persen dengan ambang batas ideal antara 1,5 hingga 3,5 persen. Oleh karena itu, stabilitas harga harus terus dijaga agar tidak berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
“Inflasi harus dikendalikan, karena sangat berpengaruh terhadap daya beli. Jika harga stabil, konsumsi masyarakat akan meningkat dan itu berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.
Herman juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, termasuk kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam mempercepat pembangunan daerah.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian indikator makro, tetapi juga dari penurunan nyata angka pengangguran dan kemiskinan di masyarakat.
Momentum Milangkala ke-112, lanjutnya, harus dimanfaatkan sebagai ajang introspeksi sekaligus perumusan langkah strategis ke depan.
“Ini saat yang tepat untuk melakukan refleksi dan menyusun langkah ke depan agar pembangunan ke depan bisa lebih baik dan lebih berdampak,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
