Wartain.com || Pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, menjadi harapan terbesar masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam arah pembangunan daerah ke depan. Hal itu tergambar dari hasil jajak pendapat yang digelar salahsatu media online d Sukabumi, dalam momentum satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Asep Japar dan Andreas.
Dalam polling yang berlangsung pada 20–23 Februari 2026 tersebut, sebanyak 61 persen responden menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama. Sementara itu, 33 persen responden berharap adanya perluasan lapangan kerja, dan 8 persen lainnya menginginkan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Menanggapi hasil tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi masyarakat. Ia menilai tingginya angka pilihan pada sektor infrastruktur menunjukkan bahwa kondisi jalan masih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga.
Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya menjadikan perbaikan infrastruktur sebagai program prioritas. “Walaupun anggaran mengalami penyesuaian, perbaikan jalan tetap menjadi fokus utama sesuai arahan Bupati,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Uus menjelaskan, pengerjaan perbaikan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan skala prioritas, terutama pada ruas jalan yang rusak berat dan berpengaruh langsung terhadap mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain kuantitas, aspek kualitas juga menjadi perhatian. Dinas PU berkomitmen meningkatkan mutu pekerjaan agar infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan lebih lama dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak seluruh ruas jalan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sebagian merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Untuk jalan berstatus provinsi, koordinasi telah dilakukan agar proses perbaikan dapat direalisasikan pada 2026 hingga 2027.
Dengan sinergi lintas pemerintahan, diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang layak dan memadai dapat terjawab secara bertahap.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
