Wartain.com || Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mendorong adanya transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program tersebut.
Menurut Zainul, masyarakat memiliki hak untuk memantau serta memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan program MBG. Namun, kritik yang disampaikan diharapkan bersifat objektif dan disertai data yang jelas agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi sejumlah keluhan masyarakat terkait menu MBG yang diterima, terutama selama bulan Ramadan ketika menu yang diberikan berupa makanan kering.
“Masyarakat berhak memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu bagian dari partisipasi publik. Yang penting kritiknya objektif dan punya landasan yang jelas,” ujar Zainul di Sukabumi, Minggu (8/3/2026).
Ia mencontohkan, jika masyarakat menilai kualitas gizi atau harga menu MBG tidak sesuai, laporan tersebut sebaiknya dilengkapi dengan informasi detail, seperti lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dimaksud serta komponen makanan yang dipersoalkan.
“Kalau ada yang memprotes kelayakan menu, sebutkan SPPG-nya di mana dan komponen makanan mana yang dianggap tidak layak. Dengan begitu laporan tersebut bisa ditindaklanjuti,” katanya.
Zainul juga menilai masih banyak masyarakat yang keliru memahami standar anggaran menu dalam program MBG. Ia menegaskan bahwa patokan harga makanan dalam program tersebut tidak selalu Rp15 ribu seperti yang beredar di masyarakat.
“Patokan makanan untuk porsi besar, yakni siswa kelas 4 SD ke atas sekitar Rp10 ribu. Sementara untuk kelas 4 SD ke bawah sekitar Rp8 ribu. Jadi kalau membandingkan kualitas menu dan harga, patokannya dari angka itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat dipersilakan menyampaikan protes jika menemukan menu yang dinilai tidak sesuai dengan standar tersebut. Keluhan bisa disampaikan langsung kepada pengelola SPPG atau melalui laporan yang jelas dan disertai bukti.
Selain itu, Zainul juga menilai penting adanya transparansi harga dalam setiap komponen menu MBG agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Menurut saya wajib dicantumkan harga setiap komponen menu, misalnya roti berapa, susu berapa, telur berapa. Dengan begitu masyarakat bisa membandingkan antara harga versi SPPG dengan harga di pasaran,” ungkapnya.
Ia juga mengimbau para pengelola SPPG dan mitra yayasan agar tidak bersikap defensif terhadap kritik yang muncul dari masyarakat. Menurutnya, kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program.
“Saya minta kepala SPPG dan mitra yayasan tidak perlu sensitif terhadap kritik. Terbuka saja sebagai bagian dari upaya memperbaiki program ke depan,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan program MBG selama bulan Ramadan, Zainul menjelaskan bahwa menu yang dipilih umumnya berupa makanan kering. Kebijakan ini diambil untuk meminimalkan risiko kerusakan makanan selama proses distribusi.
Menurutnya, jika makanan basah didistribusikan terlalu awal, terdapat risiko kualitas makanan menurun sebelum waktu berbuka puasa, terutama jika jarak antara dapur dan penerima manfaat cukup jauh.
“BGN lebih memilih menu kering selama Ramadan karena lebih aman dalam proses distribusi. Menu tersebut bisa didistribusikan lebih awal ke sekolah dan kemudian digunakan siswa untuk berbuka puasa,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
