Wartain.com || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi turun tangan menengahi permasalahan penahanan ijazah yang terjadi di beberapa sekolah swasta.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda pada Sabtu (1/2/2025) mengatakan, akan mencoba turun tangan untuk mencari win to win solution bagi pihak sekolah maupun alumni.
Menurut Wawan, permasalahan ini lebih sering terjadi di sekolah swasta, sementara di sekolah negeri relatif tidak ditemukan kasus serupa. Penahanan ijazah umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tunggakan SPP, kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, serta miskomunikasi antara sekolah dan wali murid.
“Terkadang, ada orang tua yang enggan datang ke sekolah karena ketidakmampuan membayar tunggakan. Ada juga kasus di mana uang SPP telah diberikan oleh orang tua, tetapi tidak disetorkan oleh murid,” jelasnya.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Kota Sukabumi mendorong dialog antara pihak sekolah dan orang tua dengan mediasi yang adil.
Wawan juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedy Mulyadi, yang melarang sekolah negeri maupun swasta menahan ijazah lulusan. Pemprov Jabar bahkan akan menyiapkan dana kompensasi untuk melunasi tunggakan SPP bagi siswa yang belum membayarnya.
“Kami mendukung kebijakan ini. Namun, kami juga memahami dilema yang dihadapi sekolah swasta, yang bergantung pada pembayaran SPP untuk operasionalnya,” tambah Wawan.
Ia menegaskan bahwa sekolah pada dasarnya tidak sengaja menahan ijazah, melainkan ingin memastikan kondisi ekonomi murid yang memiliki tunggakan. Jika komunikasi antara sekolah dan orang tua berjalan dengan baik, permasalahan ini tidak akan terjadi.
Namun, jika ditemukan sekolah yang dengan sengaja menahan ijazah tanpa alasan jelas, DPRD Kota Sukabumi siap memberikan advokasi kepada murid atau orang tua yang terdampak.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
