Wartain.com – Gedung DPC Partai Gerindra di Jl. Pd. Lengsir, Cisande, Kec. Cicantayan menjadi tempat audiensi Presidium Sukabumi Utara bersama jajaran pengurus. Pertemuan Minggu, 27 Juli 2026 ini fokus membahas lanjutan perjuangan menjadikan Kabupaten Sukabumi Utara sebagai Daerah Otonom Baru.
Kehadiran Presidium disambut langsung oleh pengurus DPC Gerindra. Pembahasan mengerucut pada strategi politik dan lobi kelembagaan agar usulan pemekaran yang sudah masuk ke pusat tidak terhenti.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, B.B.A., S.H., menegaskan Gerindra menghargai perjuangan panjang Presidium.
“Kami menyambut baik kedatangan Presidium Sukabumi Utara yang sudah lama membawa aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran Sukabumi Utara,” kata Yudha.
Dalam pertemuan itu, DPC Gerindra bersama Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan satu sikap. Mereka akan berdiri di barisan terdepan mengawal aspirasi pemekaran.
“Kami sepakat, Fraksi Gerindra dan DPC Partai Gerindra akan bersama-sama mengawal perjuangan Presidium Sukabumi Utara agar cita-cita pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara dapat terwujud,” tegasnya.
Yudha juga menyoroti kendala yang masih ada. Kebijakan pembentukan DOB saat ini masih dalam moratorium Pemerintah Pusat, sehingga perlu pendekatan khusus ke level nasional.
Langkah nyata yang akan diambil adalah membangun komunikasi dengan Heri Gunawan, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Komisi II. Komisi II menjadi pintu utama pembahasan otonomi daerah di Senayan.
“Diharapkan komunikasi tersebut dapat memperkuat perjuangan di tingkat nasional mengingat usulan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara telah sampai ke pemerintah pusat,” jelas Yudha.
Di internal legislatif daerah, Yudha menugaskan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, untuk merangkul fraksi lain. Tujuannya agar ada dukungan kolektif DPRD dalam mengawal aspirasi warga Sukabumi Utara.
Selain ke legislatif, Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Sukabumi dan Bupati Sukabumi. Koordinasi ini untuk menyiapkan data, kajian, dan rekomendasi resmi yang akan dikirim ke pemerintah pusat.
Yudha menilai pemekaran sangat relevan. Sukabumi Utara memiliki potensi ekonomi yang besar dan selama ini berkontribusi besar pada PAD. Dengan menjadi kabupaten baru, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dinilai akan lebih cepat dan merata.
“Harapan dari masyarakat sangat besar agar pemekaran tersebut dapat segera terwujud sehingga pembangunan lebih merata dan kesejahteraan masyarakat Sukabumi Utara semakin meningkat,” tutup Yudha.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
