Oleh : Dadan Diarnajarisma/Aktivis Muda NU Jawa Barat
Wartain.com || Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah gencar membangun infrastruktur. Jalan diperlebar, konektivitas diperkuat, dan geliat pembangunan fisik tampak ke mana-mana. Namun, di balik euforia itu, ada sektor krusial yang justru tersisih: pemberdayaan pemuda.
Salah satu indikasi nyata adalah pemangkasan anggaran untuk organisasi kepemudaan, termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Padahal, KNPI adalah wadah strategis bagi lahirnya pemimpin muda dan agen perubahan yang berkualitas di tengah masyarakat.
Kebijakan ini memperlihatkan ketimpangan prioritas dalam pembangunan. Di satu sisi, pemerintah bicara soal investasi jangka panjang, tapi di sisi lain, sektor pembinaan generasi muda justru ditekan. Ini bukan soal besar-kecilnya anggaran, tapi soal keberpihakan.
Kami, para pemuda Jawa Barat, tidak menolak pembangunan fisik. Namun kami menolak jika pembangunan itu mengorbankan aspek strategis seperti kepemudaan. Jalan bisa mempercepat perjalanan, tapi pemuda yang berdaya akan mempercepat kemajuan bangsa.
Perlu diingat, dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan anggaran dan fasilitas pendukung bagi kegiatan pemuda. Maka jika pemberdayaan ini dikesampingkan, itu artinya Pemprov Jabar sedang abai pada kewajiban konstitusionalnya.
Gubernur harus membuka mata: pemberdayaan pemuda bukan formalitas. Ia adalah fondasi jangka panjang yang tidak bisa dinomorduakan. Karena di tangan pemuda, masa depan Jawa Barat akan ditentukan.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
