Wartain.com || Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Fraksi Partai Gerindra, Hera Iskandar menjawab tentang orasi dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB KIKES KSBSI) Sukabumi Raya.
Diketahui FSB KIKES KSBSI menggelar orasi didepan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu 01/05/2024.
Yang sebelumnya Nendar Supriatna Ketua FSB KIKES KSBSI Sukabumi Raya, Nendar menjelaskan bahwa kedatangannya yaitu untuk menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) supaya memanggil Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit..
Hera Iskandar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Fraksi Partai Gerindra, mengatakan bahwa anggota DPRD hari ini tidak ada karena ini merupakan hari libur yaitu Hari Buruh.
“Ini hari libur, jadi tidak begitu banyak anggota DPRD yang hadir, dan ketua DPRD juga ada tugas ditempat lain sehingga saya sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi buruh diminta hadir disini,” tuturnya.
Soal tuntutan Buruh yang tergabung di Serikat FSB KIKES KSBSI yaitu meminta Ketua LKS Tripartit untuk hadir, namun diwakili oleh Wakil Ketua Tripartit.
“Kemudian tuntutannya itu mengenai PP 36 tentang Pengupahan yang minta direvisi. Saya kira DPRD mendukung tetapi PP itu yang mengesahkannya dipusat,” sambungnya.
“Sehingga kami siap untuk merekomendasikan tapi dengan persetejuan (kalau di DPRD red) itu harus dibahas dulu dengan semua Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sukabumi ini,” tambahnya.
Ia melanjutkan para buruh juga menyikapi tentang Universal Health Coverage (UHC) atau BPJS kesehatan yang dibiayai oleh Pemda, yang dilepas dari Kabupaten Sukabumi.
“Ini sangat memprihatinkan. Memang betul, dan ini juga menjadi konsennya komisi IV, ini sebetulnya banyak faktor bukan hanya masalah tidak dibayar saja oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi,” tuturnya.
Lebih lanjut Hera menjelaskan kurang lebih ada 1.981.000 kepesertaan dan itu sudah sangat banyak serta yang belum sampai UHC itu hanya 85000.
“Tadi sudah saya sampaikan, banyak variabel bukan hanya dibayar saja oleh pemerintah, tetapi kita harus menyisir. Yang pertama, kewajiban perusahaan, apakah yakin disetiap perusahaan itu semuanya menggunakan BPJS Mandiri atau perusahaan yang bayar,” bebernya.
Selanjutnya yang kedua, Hera pun melanjutkan, Kabupaten Sukabumi ini juga harus memberikan jaring pengamanan.
“Salah satunya, seperti dulu ada Jalur Keluarga Miskin (GAKIN) yang anggarannya dititipkan di setiap rumah sakit,” tandas Hera kepada media.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)