Wartain.com – Sore itu, Sabtu, 30 Mei 2026, langit di atas Jalur Lingkar Selatan, Cibeureum, Kota Sukabumi, terasa begitu teduh. Di sekretariat Yayasan Tanah Pelangi Nusantara, obrolan mengalir ringan seperti kepulan asap kopi robusta hangat yang diseduh dengan legitnya gula merah asli Sukabumi.
Hadir dalam lingkaran cangkir kopi itu tokoh-tokoh yang tak asing dengan dialektika: Aam Abdul Salam (Aktivis 98/Sekjen PPJNA 98), TB.Affan Darma Sumitra selaku tuan rumah dari Yayasan Tanah Pelangi Nusantara, Dede Heri dari Rumah Literasi Merah Putih, HM Fikrie dari Majelis Sholawat Cahaya Muhamad, serta CEO Wartain.Com.
Pertemuan ini bukan sekadar ajang kumpul, melainkan sebuah ruang kontemplasi yang memadukan rasa seni, kelestarian alam, kedalaman filsafat, realitas ekonomi, hingga esensi spiritual.
Di tengah riuhnya sendok yang mengaduk kopi, fokus obrolan mendarat pada satu program besar bangsa: Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Secara spiritual dan filsafat, program ini adalah manifestasi dari “amanah para wali” dan pendiri bangsa untuk memastikan tidak ada lagi pelajar, santri, ibu hamil, maupun bayi menyusui yang kelaparan di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini.
Memberi makan adalah seni memanusiakan manusia, sebuah langkah ekonomi dasar untuk membangun fondasi generasi masa depan.
Namun, di balik cita-cita mulia tersebut, terselip sebuah catatan kritis. Semua sepakat bahwa ikhtiar suci ini harus dikawal ketat secara lahir dan batin agar tidak disimpangkan oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab.
Berkah untuk Manusia, Berkah untuk Alam
Pengawalan program MBG ternyata tidak melulu soal anggaran atau menu empat sehat lima sempurna di atas meja. Ada dimensi ekologi yang luput dari sorotan kamera, namun sangat fatal jika diabaikan: Tata kelola limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bayangkan, ada ribuan dapur MBG yang beroperasi serentak di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika ribuan dapur tersebut memasak setiap hari tanpa memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang standar, maka jutaan liter air sisa cucian daging, sayur, dan minyak kotor akan langsung mengalir ke selokan, sungai, dan mencemari tanah.
Secara filosofis dan spiritual, bagaimana mungkin sebuah makanan bisa mendatangkan berkah jika proses produksinya justru merusak dan mengotori alam ciptaan Tuhan? Menjaga kesucian program ini berarti harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya.
Memastikan IPAL di Setiap Dapur MBG
Oleh karena itu, dari meja kopi Sukabumi ini, lahir sebuah seruan penting bagi seluruh pemangku kebijakan:
a. Mitra BGN & Kepala Dapur SPPG: Wajib memastikan fasilitas IPAL sudah terpasang dan berfungsi sesuai standar operasional prosedur sebelum dapur beroperasi masif.
b. Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota: Harus proaktif turun ke lapangan, memberikan edukasi, memfasilitasi, sekaligus mengawasi pembuangan limbah domestik dari dapur-dapur komunal ini.
c. Masyarakat & Aktivis: Ikut serta mengawal jalannya program, memastikan setiap piring yang tersaji bebas dari praktik korup dan lingkungannya bebas dari pencemaran.
Ketika senja mulai turun di Cibeureum dan kopi robusta di cangkir mulai tandas, sebuah kesimpulan manis didapat.
Menjaga program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal mengenyangkan perut generasi penerus, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat bumi. Dengan hadirnya IPAL di setiap dapur MBG, makanan yang dibagikan akan bernilai ibadah yang utuh—amanah para wali terjaga, anak-anak tumbuh sehat, dan alam lingkungan tetap lestari tanpa noda pencemaran. (M.Rafi Asyam/CEO Bisnisnews.net)***
Editor : Aab Abdul Malik
