Wartain.com || Tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 sudah hampir memasuki pendaftaran calon. Dimana, semua Parpol sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan siapa pasangan calon yang akan bertarung dalam perhelatan Pilkada tersebut.
Mencermati perkembangan dan dinamika politik belakangan ini, khususnya dalam menghadapi kontestasi Pilkada di Kabupaten Sukabumi,nampak semakin memperihatinkan.
Pasalnya, keprihatinan tersebut muncul karena beberapa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diisukan akan maju serta didorong Parpol, hanya berlatarbelakang birokrat dan pengusaha, dengan afiliasi kepartaian yang kurang jelas dalam proses perkaderan maupun rekruitmennya.
Hal itu tentu menjadi menarik untuk disikapi, karena memberi kesan bahwa, Partai Politik telah kehilangan (kekurangan) kader dan proses perkaderan dalam sistem kepemimpinannya sangat minim.
Dinamika demikian menjadi sorotan khusus dari Koordinator Presidium MD KAHMI Kabupaten Sukabumi Taopik Wahidin. Ia merasa prihatin atas kondisi yang sedang dialami menjelang perhelatan Pilkada tersebut.
“Dan akan jauh lebih ironis lagi jika partai politik sebagai kendaraan dalam membangun dinamika demokrasi menjadi sarana pragmatisme materialistik,” ucap Kang Koko sapaan akrab Taopik Wahidin.
Lebih lanjut kang Koko mengungkapkan bahwa Partai Politik sebagai roda penggerak sistem demokrasi hendaknya lebih berperan aktif dalam membangun sistem kepemimpinan baik ditingkat daerah terlebih lagi pada skala Nasional.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, sepertinya Partai Politik perlu meninjau ulang sistem dan kurikulum pengkaderannya, kalau perlu seluruh anggota partai harus ikut LDK lagi,” ungkap Kang Koko.
“Bagi kami Partai Politik seharusnya menjadi sentra (pusat) perkaderan yang terbaik dalam melahirkan calon-calon pemimpin, karena institusi ini lah yang akan diharapkan banyak untuk mampu mewakili suara dan kepentingan masyarakat. Karena secara institusional, Partai lah yang menjadi saluran politik dan aspirasi masyarakat,” tegas Kang Koko.
Koko menambahkan, Partai politik diharapkan tidak menjadi panggung sewaan bagi kandidat yang mengandalkan popularitas dan berduit. Sementara ide dan gagasannya nol.
“Yang lebih miris, Parpol hanya sebagai kendaraan sewaan politik saja. Parpol hanya dibutuhkan ketika menjelang perhelatan kontestasi Pilkada saja,” pungkas Kang Koko.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Redaksi)