Wartain.com || Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak pada Jumat (14/11/2025), di Ruang Pertemuan (Ruper). Forum ini menjadi wadah strategis untuk memastikan bahwa kelompok rentan tidak hanya terlibat, tetapi memiliki ruang nyata dalam menentukan arah pembangunan kota.
Musrenbang dibuka langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan dihadiri oleh kepala perangkat daerah serta berbagai organisasi masyarakat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan Kota Sukabumi tidak boleh meninggalkan siapa pun. Menurutnya, proses perencanaan harus mengakomodasi suara kelompok yang sering kali tidak tersampaikan dalam forum formal.
Namun, selain mendorong inklusi, Wali kota juga menyoroti tantangan besar yang sedang dihadapi pemerintah daerah: tingginya belanja pegawai. Kondisi tersebut disebut menjadi hambatan dalam memperluas program pembangunan yang lebih menyentuh kelompok rentan.
“Tantangan kita saat ini adalah bagaimana merancang pembangunan yang efektif di tengah kemampuan fiskal yang terbatas. Belanja pegawai masih sangat tinggi, sehingga perencanaan harus lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Ayep Zaki.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kota Sukabumi terus menunjukkan kemajuan. Salah satunya adalah penurunan angka stunting hingga menyentuh 7,2 persen yang membuat daerah ini meraih insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,46 persen juga menjadi modal positif untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.
Dalam arahannya, Wali kota menekankan bahwa pembangunan sejati bukan semata pembangunan fisik. Baginya, keberhasilan pembangunan sesungguhnya terletak pada kemampuan pemerintah menciptakan rasa bahagia, aman, dan mandiri bagi seluruh warganya—terlebih bagi mereka yang jarang mendapat perhatian.
“Musrenbang ini adalah ruang untuk memastikan aspirasi mereka didengar. Pembangunan sosial harus berjalan seiring pembangunan fisik,” tambahnya.
Wali kota juga menegaskan pentingnya kinerja perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan. Perencanaan 2025 dan rencana kerja 2026 akan menjadi perhatian khusus dalam rapat pimpinan akhir tahun. Ia pun memastikan bahwa rotasi pejabat nantinya akan didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan organisasi demi memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Meski pemerintah daerah tengah menghadapi pemotongan dana transfer dari pusat, ia menilai kondisi ini sebagai pendorong untuk bekerja lebih optimal. “Kita harus pandai memaksimalkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan PBB-P2,” tegasnya.
Melalui Musrenbang inklusif ini, Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan bahwa keberpihakan kepada kelompok rentan bukan sekadar agenda tahunan, tetapi kewajiban moral yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan. Forum ini diharapkan melahirkan arah pembangunan baru yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan semangat kolaboratif, Musrenbang khusus ini memperlihatkan langkah nyata Kota Sukabumi menuju tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan bagi semua.***
Editor : Aab Abdul Malik
