Wartain.com || Pemerintah Kota Sukabumi menunda rencana pembangunan jembatan di Kecamatan Cibeureum yang sebelumnya telah masuk dalam daftar kegiatan strategis daerah tahun anggaran 2026. Proyek dengan nilai lebih dari Rp12,6 miliar itu semula tertuang dalam Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 91.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengatakan keputusan penundaan diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur lain yang dinilai lebih mendesak, terutama perbaikan jalan dan sistem drainase.
Menurutnya, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan jembatan akan dialihkan untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dasar serta penanganan persoalan sampah.
“Kita memilih untuk mengalihkan (pembangunan) jembatan ke pembangunan jalan, drainase maupun trotoar untuk mengakomodir keinginan masyarakat, termasuk untuk (pengelolaan) sampah karena ini dikejar target untuk mencapainya dua tahun dari sekarang. Kita akan revitalisasi dulu TPA, dan harus selesai dalam dua tahun,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menjelaskan bahwa rencana pembangunan jembatan tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah serta diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.
Namun, pada awal 2026, pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan jalan, serta untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ini sudah dirubah pada awal tahun 2026, hanya saja karena sudah masuk dalam perencanaan, dan SIPD Kementerian Dalam Negeri, jadi harus di-upload di situs Pemerintah Kota Sukabumi. Ada dinamika yang kami rasa ini lebih prioritas, jadi jembatan kita tunda dulu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Mohammad Hasan Asari, menyampaikan bahwa perubahan alokasi anggaran tersebut akan dimasukkan dalam dokumen RKPD Perubahan yang rencananya disusun pada Mei mendatang.
Dokumen tersebut nantinya akan memuat penyesuaian program, termasuk pengalihan anggaran dari proyek jembatan ke sektor infrastruktur lain yang lebih dibutuhkan masyarakat.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
