Oleh : Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Abstrak
Wartain.com || Artikel ini membahas posisi ekonomi syariah sebagai subsistem yang beroperasi dalam struktur kapitalisme-liberalisme modern di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Dengan pendekatan kritis-analitis, artikel menilai kesenjangan antara cita ideal sistem ekonomi Islam—yang berlandaskan tauhid, keadilan distributif, dan keseimbangan kepemilikan—dengan fakta empiris di mana ekonomi syariah diadopsi hanya sebagai instrumen finansial, bukan fondasi sistem ekonomi negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi ekonomi syariah ke arah sistemik memerlukan perubahan struktural, regulatif, dan epistemologis.
Pendahuluan
Secara normatif, ekonomi syariah merupakan cabang integral dari sistem Islam yang bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan dari aturan hukum, etika, maupun struktur sosial-politik Islam. Namun dalam realitas kontemporer, ekonomi syariah tumbuh di negara-negara Muslim sebagai derivasi dari sistem kapitalis, bukan sebagai sistem independen. Fenomena ini melahirkan kesenjangan tajam antara cita dan fakta yang memerlukan kajian mendalam.
Cita Ideal Ekonomi Syariah
Ekonomi Islam dibangun di atas asas tauhid yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi dalam kerangka penghambaan kepada Allah. Cita idealnya mencakup tiga dimensi pokok:
Keadilan distribusi, melalui penghapusan riba, gharar, dan eksploitasi serta mekanisme pemerataan kekayaan (zakat, wakaf, sedekah, dan larangan monopoli).
Keseimbangan kepemilikan, yang mengatur kepemilikan individu, negara, dan publik secara berimbang untuk menghindari konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok.
Peran negara yang aktif, meliputi pengendalian pasar, jaminan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pengelolaan sumber daya strategis untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan sistem nilai dan kelembagaan, bukan semata produk keuangan.
Fakta Empiris: Ekonomi Syariah sebagai Sub-Sistem Kapitalisme
Dalam praktik nyata, negara-negara Muslim tidak menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Struktur ekonomi makro, kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan tetap menggunakan prinsip kapitalisme-liberalisme. Akibatnya, ekonomi syariah hadir hanya sebagai:
* Industri keuangan (perbankan, pasar modal, fintech).
* Label halal finansial.
* Instrumen investasi berbasis regulasi modern.
* Perbankan Syariah.
Perbankan syariah, meski populer, beroperasi dalam arsitektur regulasi global (Basel, IFRS) yang membuat orientasinya tetap profit-oriented. Akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah secara empiris hanya sebagian kecil dari total pembiayaan, sedangkan murabahah mendominasi karena lebih rendah risiko dan lebih kompatibel dengan logika perbankan kapitalis.
Pasar Modal Syariah
Instrumen syariah di pasar modal—sukuk, reksa dana syariah, indeks saham syariah—tetap bergerak mengikuti volatilitas pasar spekulatif global. Identitas syariahnya lebih pada screening fiqih, bukan transformasi struktur pasar.
Zakat dan Wakaf
Instrumen distribusi Islam ini belum menjadi bagian integral dari kebijakan publik. Pengelolaannya bersifat fragmentaris dan tidak menggantikan peran fiskal negara, padahal cita ekonomi Islam menempatkannya sebagai instrumen anti-kesenjangan.
Ketegangan Epistemologis dan Struktural.
Kesenjangan antara cita dan fakta disebabkan oleh tiga ketegangan utama:
Nilai: syariah berorientasi maslahat-kemanusiaan, kapitalisme berorientasi profit-efisiensi.
Kepemilikan: Islam membatasi privatisasi sumber vital; kapitalisme mendorong privatisasi luas.
Distribusi: Islam fokus pada pemerataan berbasis nilai spiritual; kapitalisme mengandalkan mekanisme pasar bebas.
Arah Transformasi Ekonomi Syariah.
Agar ekonomi syariah bergerak dari “sub-sistem” menuju “sistem”, diperlukan tiga transformasi:
Transformasi regulatif.
Integrasi zakat-wakaf dalam kebijakan fiskal.
Penguatan sektor riil dan UMKM berbasis bagi hasil.
Pembatasan monopoli dan spekulasi.
Transformasi kelembagaan .
Penguatan governance lembaga syariah.
Harmonisasi otoritas ekonomi syariah dengan kebijakan negara.
Transformasi epistemologis .
Pergeseran dari “shariah compliance” menuju “shariah-based system”.
Pendidikan ekonomi Islam berbasis maqāṣid, bukan formalistik-akad.
Kesimpulan
Ekonomi syariah saat ini lebih merupakan produk kapitalis bernuansa syariah daripada implementasi sistem ekonomi Islam yang utuh. Selama negara-negara Muslim tetap berada dalam struktur kapitalisme global tanpa reformasi epistemologis dan struktural, ekonomi syariah hanya akan menjadi instrumen, bukan sistem transformasi sosial. Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana mengembalikan ekonomi syariah ke karakter aslinya: sistem nilai, sistem distribusi, dan sistem keberadaban, bukan sekadar alternatif produk finansial.***
Daftar Referensi
Chapra, M. U. Islam and the Economic Challenge. Islamic Foundation.
Khan, M. Fahim. Essays in Islamic Economics. Islamic Economics Institute.
El-Gamal, Mahmoud. Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.
Siddiqi, M. N. Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective.
Asutay, Mehmet. “The Political Economy of Islamic Finance.” Journal of Islamic Economics.
Antonio, M. Syafii. Bank Syariah: Teori dan Praktik.
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
