Oleh : Nabilla Saskia Febriola
Wartain.com || Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa terdapat belasan ribu ijazah siswa yang masih tertahan di sekolah-sekolah.
Penyebab utama tertahannya ijazah tersebut adalah ketidakmampuan finansial sebagian besar orang tua siswa untuk menebus ijazah anaknya.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menebus semua ijazah yang tertahan agar para siswa dapat segera menerima bukti kelulusan mereka.
Program ini diharapkan dapat membantu siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya maupun memperoleh pekerjaan, tanpa terkendala masalah administratif yang disebabkan oleh tertahannya ijazah.
Kasus tertahannya belasan ribu ijazah siswa di sekolah-sekolah DKI Jakarta menjadi cermin nyata dari masalah yang kompleks terkait hak dan kewajiban warga negara, khususnya dalam bidang pendidikan.
Ijazah bukan sekadar dokumen, melainkan bukti pencapaian yang sangat penting bagi masa depan para siswa. Ketika ijazah tersebut tertahan, jelas hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya atau memasuki dunia kerja menjadi terhambat.
Permasalahan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk menjamin akses pendidikan tanpa diskriminasi belum sepenuhnya terpenuhi. Hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang adil dan merata harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Namun, adanya biaya yang masih membebani keluarga tidak mampu menunjukkan ada ketimpangan yang perlu segera diperbaiki.
Langkah Pemprov DKI untuk menebus ijazah yang tertahan adalah suatu solusi konkrit yang patut diapresiasi. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap warga negara dapat menunaikan haknya, terutama dalam bidang pendidikan.
Meski demikian, solusi ini harus dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih menyeluruh, misalnya dengan menghapuskan biaya-biaya tidak esensial yang membebani siswa dan keluarga.
Saya percaya bahwa solusi jangka pendek seperti penebusan ijazah harus diimbangi dengan kebijakan jangka panjang yang lebih komprehensif.
Pemerintah perlu menghapus biaya-biaya tidak esensial yang membebani siswa dan keluarga, serta memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala oleh faktor ekonomi. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi pendidikan agar tidak ada lagi siswa yang terjebak dalam situasi serupa di masa depan.
Selain itu, peningkatan transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi pendidikan di sekolah juga sangat penting agar masalah serupa tidak terulang.
Edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pendidikan juga perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui cara memperjuangkan haknya. Banyak orang tua mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akses yang lebih baik, kita dapat memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Dengan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, saya yakin hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan, membuka kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih cerah.
Sumber: Berita Satu
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Nabila/M. Nabil/Biro Bandung)
