Wartain.com || Pelaksanaan salat Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Jumat (20/3/2026), sempat diwarnai sorakan jemaah. Aksi tersebut muncul saat Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, bersiap memberikan sambutan di hadapan ribuan warga Muhammadiyah.
Reaksi spontan jemaah dipicu oleh kekecewaan atas keputusan Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak mengizinkan penggunaan Lapangan Merdeka sebagai lokasi pelaksanaan salat Id. Kebijakan tersebut menuai sorotan karena dianggap tidak mengakomodasi perbedaan penetapan hari raya.
Menanggapi hal itu, Ayep Zaki menegaskan bahwa posisinya sebagai kepala daerah mengharuskan dirinya tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk keputusan pemerintah pusat.
“Waktu saya kampanye, saya kan berjanji. Itu secara pribadi, karena pada waktu itu saya belum melekat sebagai kepala daerah.
Begitu saya dilantik, saya melekat dengan tugas yang diatur oleh perundang-undangan dan ketentuan, sehingga keputusan pribadi tidak bisa masuk menjadi keputusan konstitusional,” ujar Ayep.
Ia menjelaskan, keputusan tidak memberikan izin penggunaan Lapangan Merdeka didasarkan pada Keputusan Menteri Agama yang menetapkan Idulfitri jatuh pada Sabtu (21/3/2026).
“Secara pribadi tidak mengurangi rasa toleransi saya. Saya datang ke sini (Universitas Muhammadiyah Sukabumi), mengucapkan selamat, dan ikut memberikan sambutan singkat. Tidak ada sedikit pun niatan untuk intoleran, saya justru menjunjung toleransi,” lanjutnya.
Untuk mencegah polemik serupa, Ayep menyatakan akan menginisiasi pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menambahkan bahwa Lapangan Merdeka merupakan aset negara yang penggunaannya harus mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Lapang Merdeka memang fasilitas publik, tapi itu adalah aset negara. Ketika dilaksanakan acara sakral yang menunggu kabar dari Kementerian Agama sebagai pemerintah pusat, maka Pemkot mengambil keputusan mengikuti arahan hasil sidang isbat,” jelas Bobby.
Ia juga mengakui adanya kekurangan dalam hal antisipasi, mengingat pada tahun sebelumnya pelaksanaan Idulfitri berlangsung serentak.
“Tahun 2025 kan berbarengan, jadi mungkin ini juga yang menjadikan kami di tahun 2026 ini tidak mengantisipasi itu. Ini menjadi pengingat untuk kami, dan ke depannya insyaallah kita akan bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan agar lebih baik lagi,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
