Wartain.com || Forum anggota parlemen provinsi Jawa Barat periode 2009-2014, berkumpul dan berdiskusi untuk membahasa bagaimana Provinsi Jawa Barat kedepan.
Acara diskusi yang digagas dengan tema Refleksi Akhir Tahun 2024 tersebut, dihadiri oleh sejumlah politisi lintas partai yang pernah duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, bertempat di Rumah Makan Ponyo Jl. Malabar Kota Bandung pada hari Senin 30/12/2024.
Pembahasan diskusi tersebut fokus terhadap bagaimana Provinsi Jawa Barat kedepan ketika dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2024-2029 terpilih, yaitu Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, haris lebih maju dan lebih baik lagi dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.
Diketahui, dari hasil diskusi itu menghasilkan 11 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu :
1. Menjaga keutuhan Provinsi Jawa Barat, jangan sampai dipecah menjadi beberapa DOB tingkat Provinsi.
2. Untuk menyesuaikan luasan wilayah dan jumlah penduduk Jawa Barat, sudah sangat mendesak dibuat DOB tingkat Kabupaten dan Kota, paling tidak ada sembilan usulan DOB Kabupaten dan Kota.
3. Untuk meningkatkan indeks di bidang pendidikan, daya tampung anak didik masih dirasa sangat kurang, terutama untuk jenjang pendidikan tingkat SMA dan sederajat yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi.
“Jadi sudah selayaknya pemerintah membangun infrastruktur sekolah tingkat SMA dan sederajat minimal satu unit di tiap kecamatan,” ungkap Budi Hermansyah, salah seorang peserta diskusi.
4. Untuk melayani kesehatan warga Jawa Barat yang masih jauh dari ideal, pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib mengupayakan membangun paling tidak di tiap Bakorwil ada rumah sakit rujukan kewilayahan milik Provinsi.
“Yang saat ini, Pemprov Jabar baru memiliki satu rumah sakit, yaitu RS Al lhsan,” tambah Budi.
5. Belajar dari peristiwa yang berulang tiap tahun, bencana alam di daerah Jabar selatan, Pemprov Jabar harus menegaskan kembali kawasan Jabar selatan sebagai daerah konservasi lingkungan, yang tidak boleh dibuka untuk kawasan perindustrian.
6. Jawa Barat dikenal sebagai Provinsi yang kadar intoleran nya tinggi di lndonesia.
“Sudah saatnya ada kurikulum lokal yang bermuatan tentang mata ajaran agama yang menyelaraskan dengan nilai nilai kebangsaan dan persatuan,” tegas Budi.
7. Pemantapan infra struktur jalan yang menurun di pemerintahan sebelumnya, harus menjadi prioritas utama dalam RPJMD ke depan.
“Hal ini sangat vital untuk menjaga aksesibilitas dan distribusi barang agar tetap terjaga, sehingga berpengaruh terhadap stabilnya kegiatan ekonomi masyarakat,” jelas Budi.
8. Untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, Jawa Barat bisa berkontribusi dengan memaksimalkan lahan lahan tidur HGU yang terlantar, dengan melibatkan para pemuda usia produktif sebagai penggarap.
9. Kami mendukung program Citarum harum agar terus dilanjutkan, bahkan dengan partisipasi dari Pemprov Jabar yang lebih besar dari sebelumnya yang hanya menjadi program pemerintah pusat.
“Karena Citarum merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat, ada puluhan juta manusia yang menggantungkan kebutuhannya dari sungai Citarum,” tutur Budi.
10. Jawa Barat sebagai lumbung atelit prestasi nasional, bahkan menjuarai PON tiga kali berturut turut, harus memiliki program yang tepat guna agar bisa menjaga prestasi tersebut, dengan meningkatkan pembinaan bibit bibit atelit di tiap kabupaten kota, dengan membangun fasilitas dan sarana prasaran olah raga, yang sekarang masih dirasa kurang.
“Dan sangat ironis sampai saat ini KONI Jawa Barat belum memiliki kantor yang permanen, statusnya masih ngontrak ke Pemkot Bandung, segera bangun kantor KONI Jawa Barat yang sudah berjasa mengantarkan Jawa Barat juara tiga kali PON berturut turut,” tutur Budi.
11. Untuk pemuliaan kebudayaan Jawa Barat, Pemprov Jabar harus memaksimalkan fungsi gedung seni “rumentang siang” sebagai etalase kebudayaan asli suku-suku yang tinggal di Jawa Barat.
Itulah 11 rekomendasi yang dihasilkan dalam diskusi refleksi akhir tahun yang dilaksanakan oleh para politisi lintas partai Jawa Barat. Yang nantinya akan disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk dilaksanakan dan sebagai pijakan dalam kepemimpinannya selama 5 tahun kedepan.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)