Oleh : Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Setiap pergolakan sosial selalu membuka cermin paradoks. Ketika rakyat tumpah ruah ke jalan dengan kemarahan, dan ketika kekuasaan berdiri di podium istana dengan pernyataan tegas, di sanalah sesungguhnya dua wajah kehidupan berjumpa: wajah rakyat yang haus keadilan dan wajah negara yang ingin menjaga kewibawaan. Dialektika paradoks ini tidak pernah sederhana, sebab di dalamnya terselip dimensi psikologis yang menentukan arah sejarah.
Hari ini, Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua partai menyampaikan sikap. Mereka mengumumkan pengurangan tunjangan DPR, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, serta mengajak dialog dengan mahasiswa, buruh, dan ojol. Pada saat yang sama, istilah makar dan terorisme dilontarkan sebagai batas keras bagi mereka yang dianggap melewati jalur aspirasi damai.
Dua gerakan itu—mendengar dan menekan—adalah wajah paradoks kekuasaan.
Secara empiris, langkah ini merupakan respon terhadap tekanan massa. Bukan lahir dari ruang proaktif, tetapi dari realitas jalanan yang sudah meledak. Artinya, rakyat menemukan bukti bahwa kekuasaan bisa dipaksa berubah. Ini kemenangan kecil yang memberi rasa legitimasi pada perlawanan. Namun pada saat bersamaan, label anarkis dan makar menjadikan rakyat seolah-olah musuh negara.
Maka lahirlah paradoks legitimasi: kekuasaan yang menguat karena mengalah, tetapi juga goyah karena kehilangan kredibilitas moral.
Psikologis Presiden Prabowo menampilkan wajah ganda. Sebagai mantan prajurit, ia memilih diksi keras: makar, terorisme, tindakan tegas. Sebagai presiden, ia memilih diksi lunak: potong privilese DPR, ajak dialog, jaga persatuan.
Dua sisi ini membentuk paradoks kepemimpinan: ia ingin menjadi bapak bangsa yang dirangkul rakyat, sekaligus panglima yang ditakuti rakyat. Secara batin, ini menunjukkan bahwa kekuasaan selalu berdiri di antara dua bayangan: kasih dan ketegasan.
Rakyat pun berada dalam psikologi ambivalen. Mereka merasakan kemenangan—karena tuntutannya didengar—tetapi juga merasakan penghinaan, sebab tetap diberi label sebagai ancaman.
Ambivalensi ini berbahaya. Ia bisa menjadi energi redam, namun juga bisa berubah menjadi bara dendam. Jika dialog yang dijanjikan benar-benar diwujudkan, ambivalensi itu bisa sembuh. Tetapi jika janji tinggal janji, luka batin rakyat bisa berubah menjadi radikalisasi yang lebih besar.
Elite politik tampil kompak mendampingi presiden. Secara empiris, ini simbol persatuan. Namun dari kacamata psikologis, justru ia menegaskan jarak: rakyat di jalanan, elite di istana. Solidaritas elite bisa dilihat sebagai benteng pertahanan, tapi sekaligus menegaskan jurang antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Inilah paradoks solidaritas: semakin elite kompak, semakin rakyat merasa sendirian.
Maka tafakur ini menyingkap satu kebenaran: kekuasaan sejati bukan hanya tentang seberapa cepat pemerintah memutuskan, melainkan seberapa dalam ia memahami luka jiwa rakyat. Empirinya jelas—negara merespons setelah chaos. Psikologinya terang—rakyat ambivalen, presiden paradoks, elite ketakutan.
Semua ini menegaskan bahwa krisis bukan semata-mata politik, melainkan juga spiritual: hilangnya rasa saling percaya antara pemimpin dan yang dipimpin.
Dalam dialektika paradoks, negara bisa menjadi penjaga damai sekaligus sumber kekerasan. Ia bisa menjadi solusi sekaligus problem. Inilah rahasia kehidupan politik: legitimasi lahir bukan dari ketegasan sepihak, melainkan dari kemampuan merawat paradoks itu agar tidak pecah menjadi kontradiksi. Kekuasaan harus belajar mengasuh paradoks: mendengar sambil menegakkan, merangkul sambil mengingatkan, mengalah sambil memimpin.
Bagi kita, tafakur ini menegaskan bahwa chaos yang terjadi bukan sekadar benturan politik, melainkan ujian jiwa bangsa. Jika presiden benar-benar ingin menutup luka, ia harus hadir bukan hanya sebagai komandan, tetapi sebagai penyembuh. Sebab bangsa yang marah bukan sekadar butuh aturan, melainkan butuh keadilan. Bangsa yang terluka bukan hanya butuh stabilitas, melainkan butuh pengakuan atas luka itu.
Di titik ini, dialektika paradoks berubah menjadi ajakan ruhani: hanya dengan kejujuran, kerendahan hati, dan keberanian mengakui salah, paradoks bisa ditransformasi menjadi harmoni. Jika tidak, paradoks itu akan meledak menjadi kontradiksi abadi antara rakyat dan kekuasaan.
Maka doa kita: semoga pemimpin dan rakyat sama-sama belajar dari luka ini, agar negeri kembali damai, bukan karena ketakutan, tetapi karena keadilan yang nyata.***
Foto : Ilustrasi
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
