Wartain.com || Aktivitas penebangan liar di kawasan hutan Blok Cangkuang, lereng Gunung Salak, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, ditengarai sudah berlangsung lebih dari dua tahun tanpa pengawasan memadai.
Padahal kawasan tersebut memiliki peran penting sebagai daerah resapan dan sumber air yang mengalir ke Cidahu hingga Parungkuda. Kini, kerusakan hutan mulai menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Banjir yang berulang sejak beberapa tahun terakhir diduga kuat akibat menurunnya kemampuan hutan dalam menyerap air hujan.
Perwakilan Tim Advokasi Warga Cidahu dari Fraksi Rakyat, Rozak Daud, menyebutkan, persoalan yang terjadi tidak sekadar menyangkut ketersediaan air, melainkan sudah mengarah pada kerusakan ekologi secara luas.
“Ketika fungsi hutan terganggu, risikonya bukan hanya banjir, tapi juga potensi longsor di kawasan lereng Gunung Salak,” kata Rozak, Selasa (9/9/2025).
Ia mencontohkan bencana banjir bandang pada 2022 yang sempat melanda wilayah tersebut, disusul beberapa banjir kecil di tahun-tahun berikutnya. Terakhir, pada awal Agustus 2025, banjir kembali merendam sejumlah titik permukiman warga.
Menurutnya, hilangnya pohon-pohon besar di kawasan resapan tidak hanya mengurangi cadangan air tanah, tetapi juga mengganggu kualitas udara dan keberlangsungan hidup flora serta fauna. Sejumlah satwa liar seperti elang jawa, kancil, burung hutan, hingga macan tutul jawa disebut terancam kehilangan habitat alaminya.
“Ekosistem hutan rusak. Satwa-satwa yang seharusnya hidup di alam bebas kini terdesak karena kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan,” jelasnya.
Rozak juga menyinggung komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dikenal gencar memperjuangkan kelestarian hutan. Ia menilai kasus ini menjadi momentum pembuktian sekaligus tantangan nyata bagi pemerintah provinsi.
“Jika konsisten pada penyelamatan lingkungan, maka kasus di Gunung Salak ini harus segera ditangani. Masyarakat menunggu langkah nyata,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti dugaan lemahnya pengawasan dari pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Warga bahkan mengaku melihat aktivitas penebangan dilakukan secara terbuka, dengan pelaku membawa peralatan pemotong kayu tanpa hambatan.
“Artinya fungsi pengawasan tidak berjalan. Padahal kegiatan ini sudah lama terjadi,” kata Rozak.
Merespons kondisi tersebut, warga Cidahu bersama Fraksi Rakyat berencana menggelar aksi ke kantor TNGHS maupun pemerintah daerah. Mereka menuntut penghentian segera praktik pembalakan liar di kawasan Gunung Salak.
“Kalau dibiarkan, masyarakat akan bergerak sendiri untuk menghentikan aktivitas ilegal logging,” tandasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
