Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi mengajak masyarakat berperan aktif dalam memutus mata rantai peredaran rokok ilegal melalui Sosialisasi Pengenalan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) Ilegal Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Fresh Sukabumi, 7–9 Juli 2026.
Kegiatan yang merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal, tetapi juga mendorong masyarakat agar berani melaporkan praktik penjualan maupun distribusi rokok tanpa pita cukai yang melanggar ketentuan.
Sosialisasi dibuka Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan dihadiri Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bogor Chotibul Umam beserta jajaran, unsur Satpol PP Kota Sukabumi, aparatur kecamatan, serta peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Kepala KPPBC Bogor Chotibul Umam menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungannya.
Ia menjelaskan, rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena produsen rokok legal telah memenuhi kewajiban membayar cukai.
“Rokok ilegal masih terus ditemukan. Kami berharap masyarakat dapat membantu dengan melaporkan apabila mengetahui adanya tempat penjualan atau distribusi rokok ilegal agar segera ditindak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bea dan Cukai mengungkapkan telah melakukan penindakan terhadap sekitar 44 juta batang rokok ilegal dengan potensi penyelamatan penerimaan negara mencapai sekitar Rp7,5 miliar. Meski demikian, pengawasan akan terus diperkuat karena peredarannya masih menjadi tantangan.
Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap pajak dan cukai menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh penerimaan negara, termasuk dari cukai hasil tembakau, akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga berbagai program kesejahteraan.
Ayep menyebut peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi penerimaan negara akan memperkuat kemampuan fiskal Kota Sukabumi untuk membiayai program prioritas, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak membeli maupun memperjualbelikan rokok ilegal serta turut menjaga penerimaan negara dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran.
Melalui sosialisasi yang berlangsung selama tiga hari ini, Pemerintah Kota Sukabumi bersama Bea dan Cukai berharap lahir kesadaran kolektif masyarakat bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama demi menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
