Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 102 aparatur sipil negara (ASN) di Gedung Juang ’45, Senin (6/7/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan birokrasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan profesional.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, dan para kepala perangkat daerah.
Sebanyak 102 ASN yang dilantik terdiri atas 9 pejabat administrator (eselon III), 31 pejabat pengawas (eselon IV), 20 pejabat fungsional, serta 42 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam arahannya, Ayep menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar rotasi atau promosi jabatan, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi amanah untuk menghadirkan birokrasi yang lebih produktif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Setiap aparatur harus mampu bekerja cepat, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ayep.
Menurutnya, penataan organisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Sukabumi.
Pada kesempatan tersebut, Ayep juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tantangan. Ia menyebut komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi masih didominasi belanja pegawai sehingga diperlukan langkah strategis agar ruang fiskal semakin sehat.
Untuk itu, Pemerintah Kota Sukabumi menempuh dua strategi utama, yakni melakukan penataan jumlah aparatur sesuai kebutuhan organisasi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat pembiayaan pembangunan.
Ayep mengatakan, peningkatan PAD mulai memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan di berbagai sektor. Sejumlah proyek strategis telah direalisasikan, di antaranya pembangunan tugu perbatasan, Gedung Dekranasda, Jembatan Kopeng, perbaikan Jalan Gudang dan Jalan Prana, hingga pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Puyuh.
Selain penguatan tata kelola pemerintahan, Ayep juga mendorong seluruh ASN untuk memanfaatkan teknologi digital, khususnya media sosial, sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.
“Media sosial tidak lagi hanya menjadi ruang berbagi informasi, tetapi harus menjadi instrumen membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menyampaikan berbagai program, capaian pembangunan, serta layanan publik secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.
Menurut Ayep, birokrasi modern tidak hanya dituntut mampu menjalankan program kerja, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Kinerja pemerintah harus diukur dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, terbuka, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
