Oleh : Ferry Gustaman, SH/ Advokat dan Koorpres MD KAHMI Sukabumi
Wartain.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir di bumi pertiwi pada 1947. Sejak awal HMI menegaskan diri sebagai organisasi kemahasiswaan Islam yang independen. Usia yang sudah 79 tahun itu melahirkan kader-kader yang ditempa untuk mengikuti denyut nadi zaman.
Hampir di setiap kampus di Nusantara ada Komisariat HMI. Setelah masa perkuliahan selesai, para alumni berhimpun dalam Korps Alumni HMI – KAHMI. Wadah ini bertujuan meneruskan nilai-nilai dasar yang diajarkan saat ber-HMI.
Di Jawa Barat, jejak alumni HMI terlihat di hampir semua kabupaten/kota. Mereka tersebar di berbagai profesi: birokrat, politisi, akademisi, pengusaha, hingga aktivis. Bahkan alumni HMI juga mampu melahirkan pemimpin daerah.
Yang paling fenomenal saat ini adalah Bapak Aing, Kang Dedi Mulyadi. Pada 2024 beliau terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Bagi alumni HMI, ini bukan sekadar kebanggaan, tapi juga amanah.
Harapan besar disematkan ke KDM. Alumni HMI berharap kepemimpinan beliau mampu melanjutkan cita-cita HMI: mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.
Sebagai potret kader HMI yang menjadi pemimpin, KDM juga dituntut konsisten dengan pola kepemimpinan HMI: Muslim, Intelektual, Profesional. Identitas keindonesiaan dan keislaman harus menjadi modal utama dalam setiap kebijakan.
Namun posisi KDM sebagai Gubernur sekaligus alumni tidak boleh membuat KAHMI kehilangan sikap kritis. Hubungan antara alumni dengan alumni yang menjabat harus dibangun dalam kerangka mitra kritis. Saling mengingatkan, bukan saling membenarkan.
Prinsipnya sederhana. Sepanjang kebijakan yang dikeluarkan pro-rakyat dan sejalan dengan nilai kebenaran, maka itu adalah nafas HMI. Contoh konkret: kebijakan anti korupsi, keberpihakan pada rakyat kecil, transparansi anggaran.
Sebaliknya, jika ada kebijakan yang bertentangan dengan harapan rakyat, atau menyimpang dari nilai-nilai dasar, maka wajib dikritisi. Mengutip istilah Cak Nur, itu disebut “oposisi loyalis”. Loyal pada negara dan rakyat, tapi tetap kritis pada kekuasaan.
KAHMI Jabar sebagai elemen masyarakat harus mengambil peran itu. Menjadi kontrol terhadap jalannya pembangunan pemerintah. Jangan sampai karena gubernurnya alumni, lalu nilai kritis kita lepaskan.
KDM adalah pemimpin yang kebetulan berlatar belakang alumni HMI. Tapi KAHMI dan HMI tetap harus menjaga independensi. Organisasi tidak boleh menjadi stempel kekuasaan.
Karena itu KAHMI Jabar perlu mencari pola relasi yang membangun. Bukan konfrontatif, tapi konstruktif. Mengingatkan, mengawal, dan mendukung demi Jawa Barat yang lebih baik. Karena sejatinya, HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
