Wartain.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tidak akan langsung percaya jika ada daerah yang mengaku tidak mampu membayar gaji PPPK. APBD-nya harus dibedah dulu.
“Kita mau melihat daerah-daerah yang menyampaikan bahwa tidak mampu membayar gaji misalnya. Entar dulu dong, kita akan bedah dulu APBD-nya. Sudah melakukan efisiensi belum?” kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 16/7/2026.
Pernyataan itu disampaikan untuk merespons keluhan sejumlah pemda terkait beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang makin besar.
Menurut Tito, sebelum minta bantuan pusat, pemerintah daerah wajib membuktikan sudah melakukan efisiensi. Contoh nyatanya ada di Kabupaten Lahat.
Pemkab Lahat berhasil melakukan penghematan hingga Rp400 miliar. Caranya dengan memangkas belanja yang dinilai tidak prioritas: perjalanan dinas, biaya rapat, dan biaya pemeliharaan yang berlebihan.
Hasil efisiensi itu tidak disimpan. Anggaran yang dihemat langsung dialihkan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk gaji PPPK.
Selain efisiensi, Tito juga mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah – PAD. Kuncinya ada pada inovasi pelayanan, bukan menambah beban ke masyarakat.
Ia mencontohkan Walikota Pekanbaru. “Tahun sebelumnya PAD mereka Rp800 miliar. Dengan mempermudah pembayaran pajak dan retribusi serta melakukan sosialisasi, PAD bisa naik jadi Rp1,2 triliun,” jelas Tito.
Artinya ada tambahan Rp400 miliar. “Otomatis dia akan lebih mudah untuk membayar pegawai maupun buat program-program lain,” tambahnya.
Jadi ada dua PR untuk daerah: efisiensi belanja dan genjot PAD. Jika dua hal itu sudah dilakukan, barulah bisa terlihat apakah benar-benar defisit atau tidak.
Namun Tito juga membuka ruang dialog. Jika setelah efisiensi dan peningkatan PAD daerah tetap tidak sanggup, pemerintah pusat siap membantu.
“Mungkin perlu ada top up dari pemerintah pusat. Misalnya DBH, Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Kita usulkan ke Kemenkeu supaya dibayarkan ke daerah itu supaya mereka bisa membayar pegawainya,” pungkas Mendagri.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
