Wartain.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A, hadir langsung di Kabupaten Sukabumi untuk mengikuti Audiensi dan Dialog Penguatan Mutu Pendidikan. Kegiatan digelar di Gedung SMPN 1 Cikembar, Rabu (5/8/2026).
Dialog ini menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi dan mengevaluasi kebijakan pendidikan di daerah. Fajar yang juga merupakan putra daerah Sukabumi menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara pusat dan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, Kepala Dinas Pendidikan Deden Sumpena, Ketua Dewan Pendidikan, pengawas sekolah, MKKS, kepala sekolah, KKG, perwakilan LSM, serta tokoh dan pengamat pendidikan Kabupaten Sukabumi.
Dalam sambutan pembukaannya, Fajar menekankan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial. “Forum ini adalah dialog, bukan ceramah umum. Kami ingin memastikan kebijakan sampai ke akar rumput sekaligus mempelajari berbagai dinamika di lapangan sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Salah satu capaian yang disoroti adalah peningkatan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Sukabumi. Fajar menyebut ada lonjakan signifikan jumlah sekolah penerima manfaat.
“Di tahun 2025 ada 114 sekolah yang mendapat revitalisasi. Di tahun 2026 ini naik menjadi 174 sekolah. Ini bukti komitmen pemerintah untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan,” jelas Fajar.
Tidak hanya jumlah sekolah, anggaran yang diserap juga mengalami kenaikan. Pada 2025 angkanya mencapai Rp108 miliar, sementara di 2026 meningkat menjadi Rp154 miliar.
Rinciannya, penerima terbanyak adalah jenjang SD sebanyak 93 sekolah, TK/PAUD 39 sekolah, dan sisanya SMP. Fajar menegaskan skala prioritas diberikan kepada daerah terdampak bencana dan wilayah 3T – Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pendidikan untuk proaktif melakukan konsultasi dan pengusulan ke Kementerian. “Kementerian akan selalu mendengar akar rumput. Silakan ajukan data dan kebutuhan yang riil di lapangan,” pesannya.
Selain infrastruktur, Fajar menyoroti pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia. Ia menyebut status tenaga pendidik dan non kependidikan, kompetensi, serta kualifikasi guru menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya peningkatan mutu pendidikan.
Dalam dialog, Wamendikdasmen juga menyinggung Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sukabumi yang masih rendah. Untuk mendongkraknya, ia mendorong optimalisasi jalur pendidikan non formal.
“Upaya peningkatan APS harus mendorong PKBM, SKB, dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Oleh karena itu Pemkab melalui Disdik harus menyampaikan data yang benar-benar akurat agar intervensi tepat sasaran,” tegasnya.
Isu paling krusial yang diangkat adalah tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten Sukabumi masih memiliki sekitar 56 ribu ATS.
Fajar merinci, kategori ATS meliputi anak yang sama sekali tidak sekolah, anak yang DO, dan anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Sementara tingkat provinsi, Jawa Barat masih menjadi daerah dengan jumlah ATS tertinggi di Indonesia, mencapai sekitar 527 ribu anak. “Ini karena jumlah penduduk Jabar paling besar, sehingga risikonya juga paling tinggi,” ungkap Fajar.
Di akhir dialog, Fajar juga menyinggung wacana revisi UU Sistem Pendidikan Nasional. Ia menegaskan pendidikan formal dan nonformal memiliki kedudukan yang setara. “Standarisasi dan pengendalian mutu harus tetap sama. Yang membedakan hanyalah pendekatan pembelajaran,” pungkas Wamendikdasmen.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
